Semua persiapan sudah dilakukan. Dokumen lengkap, pengalaman proyek ada, dan harga penawaran dinilai kompetitif.
Namun hasilnya mengejutkan, perusahaan gugur bahkan sebelum masuk tahap evaluasi teknis. Bukan karena kualitas pekerjaan, melainkan karena status badan usaha.
Kasus seperti ini sering dialami oleh pelaku usaha berbentuk CV yang mencoba mengikuti tender proyek pemerintah.
Banyak yang baru menyadari masalahnya setelah pengumuman evaluasi administrasi keluar: CV dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Yang membuat frustasi, usaha tersebut sebenarnya sudah berjalan lama dan legal. Bahkan tidak sedikit CV yang sudah mengerjakan proyek swasta dengan nilai besar.
Namun saat berhadapan dengan tender pemerintah, standar yang digunakan ternyata berbeda.
Lalu muncul pertanyaan yang sering membuat pebisnis bingung:
kenapa CV tidak bisa ikut tender proyek pemerintah, padahal usahanya sah dan berpengalaman?
Untuk menjawabnya, perlu dipahami bagaimana hukum memandang CV dalam proses pengadaan pemerintah.
CV Gugur Meski Dokumen Lengkap
Dalam satu kasus yang cukup sering terjadi, sebuah CV di bidang konstruksi mengikuti tender proyek pemerintah daerah.
Secara administratif, CV tersebut merasa sudah siap. Perusahaan memiliki NIB aktif, NPWP, pengalaman proyek, serta dokumen pendukung lainnya. Bahkan, CV tersebut telah lama mengerjakan proyek swasta tanpa kendala.
Namun saat hasil evaluasi administrasi diumumkan, CV tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Alasan yang tercantum bukan karena dokumen kurang atau salah unggah, melainkan karena bentuk badan usaha tidak sesuai dengan ketentuan tender.
Bagi pemilik usaha, memang keputusan ini terasa tidak masuk akal. Selama ini CV dianggap legal dan sah secara hukum.
Namun dalam konteks tender proyek pemerintah, legalitas saja belum cukup. Pemerintah menerapkan standar khusus yang mengutamakan kepastian hukum dan tanggung jawab badan usaha.
Miskonsepsi Umum Pebisnis: CV Sama dengan PT
Salah satu kesalahan pemahaman yang paling sering terjadi di kalangan pebisnis adalah menganggap CV dan PT itu sama, hanya berbeda skala usaha.
Banyak yang beranggapan CV adalah “PT versi kecil” yang bisa digunakan untuk semua kebutuhan bisnis, termasuk mengikuti tender proyek pemerintah.
Padahal, secara hukum CV dan PT memiliki status yang sangat berbeda. CV bukan badan hukum, sedangkan PT adalah badan hukum yang diakui penuh oleh negara.
Dalam CV, tanggung jawab usaha masih melekat pada sekutu, terutama sekutu aktif. Tidak ada pemisahan yang tegas antara harta pribadi dan harta usaha.
Sementara dalam PT, terdapat pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pemegang saham, sehingga tanggung jawab hukum lebih terukur.
Dasar Hukum Tender Proyek Pemerintah
Seluruh proses pengadaan barang dan jasa diatur dalam regulasi yang menekankan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas karena menggunakan anggaran negara.
Salah satu prinsip utama dalam pengadaan pemerintah adalah memastikan bahwa penyedia jasa memiliki tanggung jawab hukum yang jelas apabila terjadi wanprestasi, sengketa, atau kerugian negara.
Oleh karena itu, bentuk badan usaha menjadi faktor penting dalam evaluasi administrasi tender.
Dalam praktik pengadaan, instansi pemerintah umumnya mensyaratkan penyedia berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT).
Sebaliknya, CV tidak termasuk badan hukum. Tanggung jawab dalam CV masih melekat pada sekutu aktif secara pribadi, sehingga dianggap memiliki risiko lebih tinggi dalam kontrak yang melibatkan kepentingan publik dan dana negara.
Kenapa CV Tidak Bisa Ikut Tender Proyek Pemerintah?
Alasan utama kenapa CV tidak bisa ikut tender proyek pemerintah terletak pada status hukumnya.
CV bukan badan hukum, sehingga tidak memiliki pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pemiliknya. Dalam konteks pengadaan pemerintah, kondisi ini dianggap berisiko.
Bentuk usaha seperti PT memiliki kedudukan hukum sendiri, terpisah dari pemegang sahamnya.
Dalam CV, tanggung jawab usaha masih melekat pada sekutu aktif secara pribadi. Hal ini menyulitkan pemerintah dalam pengawasan, penegakan kontrak, dan penyelesaian sengketa.
Karena itu, banyak dokumen pengadaan mensyaratkan penyedia berbentuk badan hukum, bukan sekadar usaha yang legal secara administratif.
Selain itu, dari sisi tata kelola, PT dinilai lebih stabil karena memiliki struktur yang jelas, akta pendirian, pengesahan negara, serta mekanisme pengambilan keputusan yang terdokumentasi.
Faktor-faktor inilah yang membuat CV sering gugur di tahap administrasi, meskipun pengalaman dan penawaran sebenarnya kompetitif.
Dengan kata lain, bukan karena CV tidak sah, tetapi karena belum memenuhi standar hukum yang dibutuhkan dalam tender proyek pemerintah.
Apakah CV Selamanya Tidak Bisa Ikut Tender?
Jawabannya: tidak selalu, tapi sangat terbatas.
CV hampir tidak memiliki ruang untuk mengikuti tender proyek pemerintah yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Sebagian besar pengadaan mensyaratkan penyedia berbentuk badan hukum, sehingga CV otomatis gugur sejak tahap administrasi.
Namun, ada kondisi tertentu di luar tender pemerintah murni, seperti proyek swasta, BUMN dengan skema khusus, atau subkontrak, di mana CV masih bisa terlibat.
Meski begitu, peran CV biasanya tidak sebagai penyedia utama, melainkan sebagai mitra pendukung.
Artinya, jika target bisnismu adalah proyek pemerintah jangka panjang, bertahan sebagai CV justru akan menjadi hambatan.
Bukan soal kemampuan bisnis, tapi soal bentuk usaha yang belum sesuai dengan regulasi pengadaan.
Solusinya: Ubah CV Menjadi PT
Mengubah CV menjadi PT bukan sekadar formalitas. Ini adalah langkah strategis agar bisnismu:
- Diakui sebagai badan hukum
- Memenuhi syarat tender proyek pemerintah
- Memiliki kredibilitas lebih tinggi di mata mitra dan lembaga negara
- Lebih siap menghadapi kontrak bernilai besar dan berjangka panjang
Jika kamu ingin prosesnya aman secara hukum, cepat, dan tanpa ribet, Legazy bisa membantu mulai dari analisis kesiapan usaha, pendirian PT, hingga kelengkapan legalitas pendukung agar bisnismu siap masuk ke dunia tender.
Karena dalam tender, yang dinilai bukan hanya harga dan pengalaman, tapi juga legalitas.
Kesimpulan
Gugurnya CV dalam tender proyek pemerintah bukan karena usahanya tidak layak, melainkan karena bentuk usahanya tidak memenuhi syarat hukum pengadaan.
Dalam sistem pengadaan pemerintah, status badan hukum menjadi kunci utama, dan itulah alasan mengapa CV hampir selalu tersingkir di tahap administrasi.
Selama masih berbentuk CV, ruang gerak bisnis akan terbatas pada proyek non-pemerintah atau posisi sebagai mitra pendukung.
Jika tujuan bisnismu adalah naik kelas, masuk ke proyek pemerintah, dan mengelola kontrak bernilai besar secara berkelanjutan, maka beralih ke PT bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Dengan legalitas yang tepat sejak awal, bisnis tidak hanya lebih aman secara hukum, tetapi juga lebih siap bersaing dan berkembang jangka panjang.
Karena pada akhirnya, tender bukan soal siapa paling siap bekerja, tapi siapa yang paling siap secara legal.
