Pemerintah melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 secara resmi menetapkan KBLI 2025 sebagai pengganti KBLI 2020. Perubahan ini bukan pembaruan rutin semata. Ada tiga alasan utama di baliknya.
Pertama, ekonomi digital berkembang jauh lebih cepat dari yang diantisipasi KBLI 2020. Marketplace, platform konsultasi online, dan layanan berbasis kecerdasan buatan kini butuh klasifikasi yang lebih spesifik. Kedua, model bisnis baru seperti perusahaan yang berproduksi tanpa memiliki pabrik sendiri belum terakomodasi sebelumnya. Ketiga, aktivitas ekonomi terkait lingkungan hidup seperti penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida kini memerlukan kode tersendiri.
Di tingkat internasional, KBLI 2025 juga diselaraskan dengan standar terbaru dari United Nations Statistics Division yang dirilis pada 2024. Artinya, klasifikasi usaha Indonesia kini sejajar dengan standar global yang berlaku.
Apa Saja yang Berubah?
Perubahan KBLI 2025 tidak berhenti di level nama. Strukturnya ikut berubah secara cukup signifikan.
Jumlah kategori bertambah. KBLI 2020 memiliki 21 kategori (A hingga U). KBLI 2025 menambahkan satu kategori baru menjadi 22 (A hingga V). Penambahan ini terjadi karena Kategori J yang sebelumnya mencakup seluruh aktivitas Informasi dan Komunikasi, kini dipecah menjadi dua kategori terpisah.
Beberapa nama kategori berubah. Kategori C yang dulu bernama Industri Pengolahan kini menjadi Industri. Kategori E kini memiliki nama lengkap Penyediaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Penanganan Limbah, dan Remediasi. Perubahan ini mencerminkan cakupan kegiatan yang lebih luas dari sebelumnya.
Jumlah kelompok usaha berkurang. Meski ada penambahan 12 golongan baru, jumlah total kelompok usaha berkurang dari 1.790 menjadi 1.560. Ini terjadi karena banyak kode lama yang digabung, dipecah, atau dihapus karena tumpang tindih.
Aktivitas ekonomi baru masuk klasifikasi. Jasa intermediasi digital kini diklasifikasikan berdasarkan sektor jasa yang dijalankan, bukan lagi dikumpulkan dalam satu kategori platform. Pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan juga kini memiliki kode tersendiri.
Siapa yang Wajib Menyesuaikan?
Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Jawabannya bergantung pada kondisi masing-masing perusahaan.
Tidak semua pelaku usaha wajib melakukan perubahan aktif. Jika kode KBLI kamu tidak berubah dan kegiatan usaha tidak berubah, sistem OSS dan AHU akan melakukan penyesuaian kode secara otomatis berdasarkan tabel konversi resmi yang sudah disiapkan pemerintah.
Tapi ada tiga kondisi di mana kamu perlu bertindak aktif:
Kondisi pertama: Nomor digit KBLI kamu berubah di versi 2025. Ini berarti kode lama sudah tidak berlaku dan kamu perlu memilih kode baru yang sesuai dengan kegiatan aktual bisnis kamu.
Kondisi kedua: Nomor KBLI tidak berubah, tapi deskripsi atau cakupan kegiatannya berubah. Banyak pelaku usaha mengabaikan kondisi ini. Padahal perubahan deskripsi bisa mengubah kewajiban perizinan yang melekat pada kode tersebut.
Kondisi ketiga: Kamu sedang menambah lini usaha baru atau mengubah kegiatan utama perusahaan. Dalam kondisi ini, perubahan KBLI harus dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar melalui RUPS dan notaris sebelum bisa diperbarui di OSS.
Apakah Akta Perusahaan Juga Harus Diubah?
Ini aspek yang paling sering terlewat. Banyak pelaku usaha mengira cukup mengganti kode di sistem OSS. Padahal tidak sesederhana itu.
Jika perubahan KBLI berdampak pada maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum di akta, maka urutan prosesnya adalah: RUPS untuk menyetujui perubahan, kemudian akta diubah melalui notaris, lalu disahkan oleh Kemenkumham, baru setelah itu data di OSS bisa diperbarui.
Tanpa perubahan akta yang sah di Kemenkumham, KBLI baru tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun kamu sudah mengubah kode di sistem OSS sekalipun. Dan ketidaksesuaian antara KBLI di akta dengan KBLI di OSS bisa menghambat seluruh proses perizinan ke depan.
Apa yang Terjadi Jika Tidak Disesuaikan Sebelum Deadline?
Dampaknya tidak hanya soal kode yang tidak sinkron. Ada empat konsekuensi nyata yang bisa kamu hadapi.
Proses OSS terhenti. Perubahan atau pembaruan data di sistem OSS tidak bisa diproses jika KBLI tidak sesuai klasifikasi terbaru. Izin baru tidak bisa terbit, dan perpanjangan izin yang sudah ada bisa terhambat, terutama untuk usaha dengan tingkat risiko menengah dan tinggi.
Kewajiban izin bertambah. Jika perubahan KBLI menggeser tingkat risiko usaha kamu ke kategori yang lebih tinggi, dokumen yang sebelumnya tidak diperlukan bisa tiba-tiba menjadi wajib. Sertifikat standar bisa berubah menjadi izin penuh yang memerlukan verifikasi dari kementerian teknis.
Administrasi perpajakan terganggu. KBLI adalah dasar penetapan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika KBLI berubah tapi KLU belum disesuaikan, DJP bisa melakukan perubahan KLU secara jabatan. Ini bisa mempengaruhi administrasi perpajakan perusahaan kamu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Ekspansi dan kerja sama bisnis terhambat. Ketidaksesuaian KBLI bisa memunculkan permasalahan hukum saat kamu mengajukan kerja sama baru, membuka lokasi usaha tambahan, atau mengakses pembiayaan dari perbankan.
Bisnis Mana yang Paling Perlu Waspada?
Ada beberapa sektor yang berada dalam risiko lebih tinggi karena perubahan KBLI 2025 menyentuh langsung inti klasifikasi bisnis mereka.
Bisnis teknologi dan platform digital perlu ekstra waspada. Kategori Informasi dan Komunikasi mengalami pemecahan yang cukup besar di KBLI 2025. Platform digital yang dulu masuk satu kode umum kini perlu diklasifikasikan berdasarkan jenis jasa yang dijalankan.
Bisnis di sektor lingkungan dan energi juga perlu memeriksa ulang kode mereka. KBLI 2025 menambahkan aktivitas terkait mitigasi perubahan iklim yang belum ada di versi sebelumnya.
Bisnis model baru seperti marketplace, konsultan online, dan perusahaan tanpa aset produksi fisik kini memiliki klasifikasi yang lebih spesifik. Menggunakan kode lama yang terlalu umum bisa menimbulkan ketidaksesuaian dengan kegiatan aktual yang dijalankan.
Kesimpulan
KBLI 2025 adalah perubahan fondasi sistem perizinan, bukan sekadar pembaruan kode. Dampaknya menyentuh legalitas usaha, tingkat risiko, kewajiban izin, dan administrasi perpajakan secara bersamaan.
Tenggat penyesuaian adalah 18 Juni 2026. Dengan waktu yang tersisa, langkah paling aman adalah melakukan audit KBLI sekarang. Semakin mendekati deadline, semakin padat antrean di notaris dan sistem OSS.
