Perusahaan software dan SaaS kini tidak lagi bisa mengabaikan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah mulai memperketat penggunaan produk digital lokal dalam proyek pengadaan barang dan jasa, terutama pada sektor teknologi informasi.
Akibatnya, banyak startup teknologi gagal masuk tender pemerintah karena belum memiliki sertifikasi atau belum memenuhi standar kepatuhan TKDN software PT sesuai ketentuan Kementerian Perindustrian.
Padahal, pasar B2G (Business to Government) memiliki potensi nilai kontrak yang sangat besar bagi perusahaan teknologi lokal.
Jika bisnis software Anda mulai membidik proyek pemerintah atau BUMN, memahami regulasi TKDN menjadi langkah penting sebelum masuk proses pengadaan resmi.
Jasa Pembuatan PT UMUM BISA BAYAR BELAKANGAN! Konsultasi GRATIS!
Aturan Baru Kemenperin: Produk Digital dan SaaS Kini Wajib Sertifikasi Lokal
Dulu TKDN lebih identik dengan industri manufaktur dan barang fisik. Namun saat ini, regulasi mulai diperluas ke sektor digital termasuk:
- software enterprise,
- aplikasi SaaS,
- sistem ERP,
- platform cloud,
- hingga layanan teknologi berbasis subscription.
Dalam proses pengadaan pemerintah, produk digital dengan nilai TKDN lebih tinggi biasanya memiliki peluang lebih besar untuk lolos evaluasi administrasi dan teknis.
Inilah alasan mengapa perusahaan teknologi mulai didorong untuk membangun ekosistem digital yang melibatkan tenaga kerja lokal, infrastruktur domestik, dan pengembangan teknologi di dalam negeri.
Tanpa sertifikasi TKDN, perusahaan software berisiko kalah bersaing dengan vendor lain yang telah memenuhi standar kepatuhan lokal.
Cara Menghitung Persentase Kepatuhan TKDN Software PT Secara Akurat
Perhitungan TKDN software tidak hanya melihat lokasi perusahaan berdiri. Pemerintah juga menilai berbagai aspek operasional dan pengembangan teknologi yang digunakan perusahaan.
Karena itu, proses perhitungan TKDN membutuhkan dokumentasi yang cukup detail.
1. Penilaian Aspek Tenaga Kerja: Menghitung Kontribusi Developer Lokal
Salah satu komponen utama penilaian TKDN adalah penggunaan sumber daya manusia dalam negeri.
Semakin besar proporsi developer lokal, engineer Indonesia, dan tim operasional domestik, maka nilai TKDN perusahaan biasanya akan semakin tinggi.
Dalam proses verifikasi, perusahaan umumnya diminta menunjukkan:
- struktur organisasi teknis,
- data tenaga kerja lokal,
- pembagian tugas pengembangan software,
- hingga dokumentasi aktivitas engineering.
Karena itu, startup yang masih bergantung penuh pada outsourcing luar negeri biasanya akan lebih sulit memperoleh nilai TKDN optimal.
2. Infrastruktur Server: Kewajiban Penggunaan Data Center Domestik
Selain tenaga kerja, lokasi infrastruktur digital juga menjadi aspek penting dalam penilaian TKDN.
Penggunaan server atau data center lokal dapat meningkatkan nilai komponen dalam negeri karena pemerintah mendorong kedaulatan data nasional.
Banyak perusahaan SaaS mulai memindahkan infrastruktur cloud mereka ke penyedia lokal atau region Indonesia agar lebih mudah memenuhi syarat tender pemerintah.
Aspek ini juga berkaitan dengan kepatuhan perlindungan data dan keamanan informasi perusahaan.
3. Proses Permohonan: Langkah Sertifikasi Melalui Lembaga Verifikasi Independen
Untuk memperoleh sertifikat TKDN, perusahaan harus melalui proses verifikasi resmi dari lembaga independen yang ditunjuk pemerintah.
Tahapan umumnya meliputi:
- pengumpulan dokumen operasional,
- audit komponen lokal,
- pemeriksaan tenaga kerja dan infrastruktur,
- hingga validasi sistem pengembangan produk digital.
Setelah proses verifikasi selesai, perusahaan akan memperoleh nilai TKDN yang nantinya digunakan dalam proses tender pemerintah atau pengadaan BUMN.
Risiko Bisnis Jika Perusahaan Software Tidak Memenuhi TKDN
Banyak startup teknologi baru menyadari pentingnya TKDN setelah gagal mengikuti tender skala besar.
Padahal tanpa sertifikasi TKDN, perusahaan dapat mengalami:
- gugur pada tahap administrasi tender,
- kesulitan masuk proyek pemerintah,
- penurunan daya saing di sektor B2G,
- hingga hambatan kerja sama dengan BUMN tertentu.
Dalam beberapa industri strategis, kepatuhan TKDN bahkan mulai menjadi syarat wajib sebelum proses evaluasi teknis dilakukan.
Karena itu, TKDN bukan lagi sekadar formalitas, tetapi bagian dari strategi ekspansi bisnis teknologi.
Jasa Pembuatan PT UMUM Tercepat! Konsultasi GRATIS!
Strategi Legazy: Membantu Startup Teknologi Memenuhi Standar TKDN Skala B2G
Legazy membantu perusahaan software dan startup teknologi mempersiapkan kepatuhan TKDN secara lebih terstruktur dan aman secara legal.
Layanan pendampingan mencakup:
- audit kesiapan TKDN software,
- review struktur operasional teknologi,
- pendampingan dokumen sertifikasi,
- sinkronisasi legalitas perusahaan untuk tender pemerintah,
- hingga konsultasi strategi ekspansi B2G.
Jika perusahaan Anda mulai membidik proyek pemerintah atau BUMN, sekarang adalah waktu yang tepat memastikan sistem bisnis dan produk digital telah memenuhi standar TKDN yang berlaku.
