Ketika Legalitas Tanah Menjadi Kunci Ketenangan Warga
Selama ratusan tahun, warga Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, hidup di atas lahan yang mereka tempati secara turun-temurun tanpa kepastian hukum.
Tanah yang mereka garap dan diami berstatus sebagai kawasan hutan, menjadikan posisi mereka lemah secara legal, tak bisa memiliki sertifikat, tak punya dasar hukum kepemilikan, dan selalu dibayangi risiko sengketa.
Namun semua berubah pada tahun 2024, ketika desa ini resmi memperoleh sertipikat hak atas tanah melalui program Reforma Agraria yang dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Keberhasilan tersebut tidak hanya menandai akhir dari perjuangan panjang masyarakat, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana legalitas tanah mampu menghadirkan rasa aman, kepastian, dan kesejahteraan bagi warga.
Kasus Desa Nunuk Baru menjadi contoh konkret bahwa legalitas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan fondasi yang menentukan masa depan sosial dan ekonomi masyarakat.
Melalui artikel ini, kita akan melihat bagaimana Reforma Agraria bekerja, apa makna legalitas tanah bagi masyarakat, dan pelajaran penting yang bisa diambil dari keberhasilan Desa Nunuk Baru.
Apa Itu Reforma Agraria dan Tujuannya
Reforma Agraria adalah program nasional yang dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia.
Program ini berfokus pada dua hal utama: penataan kembali struktur kepemilikan tanah (redistribusi) dan pemberdayaan masyarakat agar tanah yang dimiliki benar-benar memberikan manfaat ekonomi.
Tujuan utamanya sederhana namun fundamental:
- Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menempati lahan tanpa status jelas.
- Mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah, agar akses terhadap sumber daya tidak hanya dikuasai segelintir pihak.
- Mendorong kesejahteraan desa, melalui pengelolaan tanah yang produktif dan berkelanjutan.
Program ini memiliki landasan hukum kuat, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang menjadi dasar bagi kebijakan redistribusi tanah atau Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Melalui TORA, negara memberikan hak milik resmi kepada masyarakat yang telah lama mengelola lahan, seperti yang terjadi di Desa Nunuk Baru.
Reforma Agraria bukan hanya tentang sertifikat, tetapi tentang pemulihan hak, pengakuan, dan pemberdayaan masyarakat agar tanah menjadi sumber kemakmuran, bukan konflik.
Perjalanan Panjang Desa Nunuk Baru Menuju Legalitas Tanah
Perjuangan masyarakat Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, menuju kepastian hukum atas tanah bukanlah proses singkat.
Sejak tahun 2021, pemerintah desa bersama lembaga adat dan warga setempat mulai menata langkah untuk memperjuangkan hak atas lahan yang telah mereka tempati secara turun-temurun.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah melalui berbagai tahapan administratif dan koordinasi lintas kementerian.
Titik pentingnya terjadi pada Oktober 2024, ketika terbit Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1598 Tahun 2024 tentang pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Keputusan inilah yang membuka jalan bagi Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan redistribusi tanah kepada warga Desa Nunuk Baru.
Melalui program tersebut, negara akhirnya menyerahkan secara resmi:
- 1.373 Sertipikat Hak Milik,
- 37 Sertipikat Hak Pakai, dan
- 21 Sertipikat Tanah Wakaf.
Bagi masyarakat Nunuk Baru, sertipikat-sertipikat itu bukan sekadar berkas administrasi, melainkan simbol kemenangan dan pengakuan atas hak mereka sebagai pewaris sah tanah leluhur.
“Sekarang warga sudah bisa tidur nyenyak,” ungkap Kepala Desa Nono Sutrisno , menggambarkan rasa lega setelah puluhan tahun hidup di atas lahan yang statusnya tak menentu.
Legalitas tanah ini bukan hanya mengakhiri ketidakpastian hukum, tetapi juga mengembalikan martabat masyarakat desa yang selama ratusan tahun menjaga tanah warisan nenek moyang mereka.
Pentingnya Legalitas Tanah bagi Masyarakat dan Bisnis
Legalitas tanah bukan hanya soal memiliki selembar sertipikat, tetapi tentang kepastian hukum dan perlindungan atas hak kepemilikan.
Dengan status tanah yang jelas, masyarakat tidak lagi hidup dalam ketidakpastian, mereka terlindungi dari potensi sengketa, penggusuran, atau klaim sepihak yang kerap terjadi di wilayah tanpa dokumen resmi.
Bagi pelaku usaha, tanah yang sudah bersertifikat memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dokumen legalitas bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman bank, dasar investasi, atau modal pengembangan usaha lokal.
Ini membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi masyarakat desa yang ingin mengembangkan sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata berbasis lahan.
Dari sisi pemerintah, legalitas tanah juga membantu menciptakan basis data pertanahan yang transparan, sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan terukur.
Insight dari Legazy:
“Tanah tanpa legalitas bukan hanya berisiko digugat, tapi juga kehilangan nilai ekonominya.”
Legalitas tanah pada akhirnya menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, baik bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Tata Kelola Reforma Agraria: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Kesuksesan program Reforma Agraria tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dari pusat, tetapi juga oleh sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat lokal.
Mulai dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), hingga pemerintah desa dan lembaga adat, semuanya memiliki peran strategis dalam memastikan redistribusi tanah berjalan adil dan tepat sasaran.
Sebelum sertipikat diserahkan, setiap bidang lahan harus melalui proses verifikasi menyeluruh, mencakup status hukum, batas wilayah, serta kesesuaian dengan tata ruang dan fungsi lahan.
Tahapan ini memastikan tidak ada tumpang tindih klaim dan bahwa tanah benar-benar dimiliki oleh masyarakat yang berhak.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam setiap tahap pelaksanaan. Informasi mengenai peta lahan, daftar penerima manfaat, hingga keputusan resmi kementerian harus dapat diakses publik sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama.
Desa Nunuk Baru menjadi contoh nyata bagaimana tata kelola partisipatif dapat diwujudkan. Pemerintah desa tidak bekerja sendiri, masyarakat dilibatkan sejak tahap pendataan, verifikasi, hingga penerimaan sertipikat.
Model ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah dan warga berjalan beriringan, reforma agraria bukan hanya kebijakan di atas kertas, tetapi gerakan nyata untuk pemerataan dan keadilan agraria.
Pelajaran yang Bisa Diambil dari Desa Nunuk Baru
Keberhasilan Desa Nunuk Baru bukan semata karena adanya program dari pemerintah, tetapi karena kepemimpinan desa yang visioner dan kolaboratif.
Kepala desa bersama perangkatnya mampu menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan realitas masyarakat di lapangan. Mereka memastikan setiap keputusan diambil melalui musyawarah, bukan paksaan.
Selain itu, pendekatan yang menghormati budaya dan adat lokal menjadi kunci penting. Masyarakat Nunuk Baru tidak hanya memperjuangkan sertipikat tanah, tetapi juga menjaga makna sejarah di baliknya.
Tanah dianggap bukan sekadar aset ekonomi, melainkan warisan leluhur yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak.
Sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal juga menjadi contoh bagaimana reforma agraria seharusnya dijalankan: top-down dalam kebijakan, tetapi bottom-up dalam pelaksanaan. Kombinasi inilah yang membuat program berjalan efektif dan diterima masyarakat.
Dampaknya pun terasa nyata. Dengan kepastian hukum atas tanah, rasa aman sosial meningkat, konflik lahan menurun, dan aktivitas ekonomi desa mulai tumbuh.
Warga kini lebih percaya diri untuk berinvestasi dalam pertanian, usaha kecil, maupun kegiatan sosial karena memiliki dasar legal yang kuat.
Keberhasilan Desa Nunuk Baru membuktikan bahwa legalitas bukan hanya soal dokumen, tapi tentang kemandirian dan masa depan desa.
Ingin memastikan legalitas tanah atau aset usahamu juga kuat secara hukum?
Konsultasikan dengan Legazy, partner legal yang siap bantu dari proses izin hingga pendampingan hukum untuk usahamu.
