Banyak pelaku usaha sering terkejut saat tahu biaya untuk mengubah data legalitas perusahaan, entah itu nama PT, alamat kantor, atau bidang usaha (KBLI), justru lebih mahal daripada membuat PT baru.
Padahal di pikiran mereka, ubah data itu kelihatannya sederhana: cuma ganti nama, edit alamat, atau tambahkan bidang usaha di sistem OSS. Tapi kenyataannya, proses di balik layar jauh lebih kompleks.
Mulai dari pembuatan akta perubahan oleh notaris, pembaruan data di Kemenkumham, hingga sinkronisasi ulang di sistem perpajakan dan OSS, semuanya harus dilakukan dengan ketelitian dan tahapan hukum yang sama seriusnya seperti mendirikan perusahaan baru.
Jadi… kenapa bisa begitu?
Yuk, kita bahas satu per satu.
Apa yang Dimaksud dengan Perubahan Legalitas?
Perubahan legalitas adalah proses mengubah data perusahaan yang sudah tercatat secara hukum.
Perubahannya bisa beragam, mulai dari nama PT, alamat kantor, susunan pemegang saham, besaran modal, hingga KBLI (bidang usaha) yang terdaftar di sistem OSS.
Setiap perubahan tersebut tidak bisa sekadar “edit data” di sistem, tapi harus melalui prosedur hukum resmi.
Artinya, notaris perlu membuat akta perubahan yang kemudian didaftarkan dan disahkan ulang oleh Kemenkumham. Setelah itu, barulah data perusahaan disesuaikan di OSS, pajak, hingga perizinan teknis lainnya.
Di sinilah bedanya dengan pendirian baru:
- Pendirian baru (create)
berarti membuat badan usaha dari nol.
- Perubahan (amendment)
berarti memperbarui data yang sudah ada dan diakui secara hukum, yang prosesnya justru lebih rumit karena sistem harus memastikan tidak ada konflik atau pelanggaran administratif dari data sebelumnya.
Faktor Utama yang Membuat Biaya Perubahan Lebih Mahal
Banyak pelaku usaha sering heran: “Kenapa ubah nama PT aja bisa lebih mahal dari bikin baru?”
Padahal, kalau dilihat dari proses hukumnya, perubahan legalitas memang jauh lebih kompleks dibanding pendirian baru.
Berikut beberapa faktor utamanya:
- Proses hukum dan administratif lebih panjang
Saat perusahaan berdiri, semua data masuk sebagai catatan baru di sistem. Tapi saat ada perubahan, sistem harus membatalkan data lama, memvalidasi data baru, dan melakukan sinkronisasi ulang.
Artinya, notaris dan tim legal harus mengerjakan lebih banyak tahapan administratif dibanding saat pembuatan awal.
- Notaris membuat akta perubahan dan menyesuaikan dokumen lama
Setiap data yang diubah wajib tercantum dalam akta perubahan yang disahkan oleh notaris.
Akta lama tidak bisa dihapus, jadi notaris perlu menelusuri dokumen lama, menyesuaikan klausul, dan memastikan semua sinkron dengan peraturan terbaru, pekerjaan yang jauh lebih detail.
- Pengajuan ulang ke Kemenkumham dan instansi pajak
Setelah akta disahkan, proses belum selesai. Notaris harus mengajukan pembaruan ke Kemenkumham, lalu perusahaan juga perlu memperbarui data di OSS, NPWP, dan izin usaha lainnya.
Setiap tahapan membutuhkan biaya administrasi dan waktu validasi.
- Perubahan tertentu butuh verifikasi tambahan
Jika yang diubah menyangkut modal dasar, susunan pemegang saham, atau bidang usaha (KBLI), maka akan ada tahap verifikasi tambahan dari pihak berwenang.
Ini termasuk pengecekan kesesuaian antara data akta, sistem OSS, dan laporan pajak.
Dalam praktiknya, sistem OSS kadang menolak data lama yang belum sinkron dengan database Kemenkumham atau pajak.
Akibatnya, proses perubahan bisa memakan waktu lebih lama dan perlu penanganan teknis tambahan agar data bisa diperbarui dengan benar, inilah yang membuat biayanya meningkat.
Contoh Kasus Umum di Lapangan
Supaya lebih mudah dipahami, yuk lihat beberapa contoh perubahan legalitas yang sering bikin pengusaha geleng-geleng kepala karena biayanya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan.
1. Ubah Nama PT
Misalnya, PT Maju Sentosa ingin mengganti nama menjadi PT Maju Digital.
Sekilas terlihat simpel, tapi efeknya berantai:
- Harus membuat akta perubahan dan pengajuan ulang ke Kemenkumham untuk mendapatkan SK baru.
- Data di NPWP dan NIB wajib disesuaikan.
- Bahkan, rekening bank perusahaan harus diganti, karena nama badan hukum berubah.
Jadi, prosesnya bukan hanya “ubah nama”, tapi perbaruan total identitas hukum perusahaan.
2. Ubah Alamat Perusahaan
Kalau perubahan alamat masih satu kota, prosesnya relatif cepat.
Namun, kalau pindah lintas daerah atau provinsi, biayanya bisa meningkat karena:
- Perlu izin domisili baru dari pemerintah setempat.
- Harus update data pajak di KPP wilayah baru.
- Semua data di OSS, NIB, dan perizinan turunan juga ikut berubah.
Jadi, sekadar “pindahan kantor” ternyata bisa jadi proyek legalitas tersendiri.
3. Tambah KBLI (Bidang Usaha)
Contohnya, PT Kreatif Media awalnya hanya punya KBLI “jasa periklanan”, lalu ingin menambah “produksi konten digital”.
Kedengarannya sepele, tapi notaris harus memastikan:
- KBLI baru tidak tumpang tindih dengan bidang usaha lama.
- Akta dan OSS harus sinkron, agar izin tetap sah.
- Kadang perlu verifikasi tambahan dari Kemenkumham jika KBLI baru termasuk kategori berisiko menengah atau tinggi.
Perubahan sekecil apa pun di data perusahaan bisa berdampak ke banyak sistem, dari notaris, Kemenkumham, OSS, hingga pajak dan perbankan.
Jadi wajar kalau biayanya bisa lebih besar dibanding bikin PT baru dari nol.
Kesimpulan: Perubahan Legalitas Bukan Sekadar “Edit Data”
Banyak pengusaha baru sadar bahwa mengubah data legalitas bukan hal sederhana.
Setiap perubahan menyentuh dokumen hukum, sistem OSS, hingga administrasi pajak, yang semuanya butuh waktu, tenaga, dan biaya tambahan.
Kalau pendirian baru ibarat membangun rumah dari nol, maka perubahan legalitas adalah membongkar struktur lama tanpa merusak fondasi, lebih rumit dan teknis.
Karena itu, penting untuk merencanakan struktur legalitas sejak awal: nama, alamat, KBLI, hingga komposisi pemegang saham, agar tidak perlu sering melakukan revisi di kemudian hari.
Banyak klien baru kami datang setelah menghadapi kendala di OSS atau gagal kerja sama karena data perusahaan tidak sinkron. Dengan pendampingan yang tepat, perubahan legalitas bisa berjalan lebih efisien dan terarah.
