Pernah bingung saat mengurus perizinan usaha dan diminta memilih kode KBLI?
Banyak pelaku usaha menganggap KBLI hanyalah “sekadar kode” yang harus diisi saat membuat NIB.
Padahal, KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah komponen penting dalam sistem legalitas bisnis di Indonesia.
Kode ini menjadi penanda resmi jenis kegiatan usaha yang dijalankan, dan akan berpengaruh pada proses perizinan, perpajakan, hingga ekspansi bisnis ke depan.
Salah memilih KBLI bisa berdampak pada izin yang tidak sesuai, terhambatnya akses pendanaan, atau bahkan terkena sanksi administratif.
Karena itu, memahami KBLI bukan hanya tugas konsultan hukum atau notaris, pemilik bisnis juga perlu tahu dasar-dasarnya.
Pada artikel ini, kita akan membahas apa itu KBLI, fungsinya, cara membacanya, hingga tips memilih kode yang paling tepat untuk bisnismu, agar proses legalitas dan operasional berjalan lancar.
Apa Itu KBLI?
KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah sistem klasifikasi resmi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelompokkan berbagai jenis kegiatan usaha di Indonesia.
KBLI ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan secara luas oleh lembaga negara seperti Kementerian Investasi/BKPM, Direktorat Jenderal Pajak, hingga instansi perizinan daerah.
Setiap kegiatan usaha di Indonesia wajib memiliki kode KBLI yang sesuai, karena kode inilah yang menentukan jenis perizinan, legalitas, dan kewajiban usaha kedepannya.
Misalnya, usaha restoran memiliki kode KBLI yang berbeda dengan usaha jasa desain grafis atau perdagangan online.
Struktur KBLI biasanya terdiri dari lima digit angka, contohnya:
56101 – Restoran
47911 – Perdagangan Melalui Internet (E-commerce)
70209 – Konsultasi Manajemen Lainnya
Setiap kode memiliki uraian kegiatan usaha yang sangat spesifik, sehingga pelaku usaha harus memilih kode yang paling sesuai dengan aktivitas bisnisnya.
Pemilihan KBLI yang tepat juga menjadi dasar penentuan jenis perizinan melalui OSS (Online Single Submission) serta menjadi acuan saat mendaftarkan usaha ke instansi terkait.
Dengan kata lain, KBLI adalah “identitas resmi” dari kegiatan usaha, mirip seperti KTP untuk individu.
Tanpa kode KBLI yang tepat, proses legalitas usaha bisa terhambat atau tidak sesuai dengan realita bisnis yang dijalankan.
Fungsi KBLI dalam Legalitas dan Perizinan
Di balik lima digit angka tersebut, tersimpan peran penting dalam menentukan arah legalitas dan perizinan usaha. Berikut beberapa fungsi utama KBLI yang perlu dipahami pelaku bisnis:
1. Menentukan Jenis Perizinan yang Dibutuhkan
Melalui sistem OSS, kode KBLI akan otomatis memetakan jenis perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha.
Misalnya, usaha dengan kode KBLI restoran (56101) akan memerlukan izin operasional dari dinas pariwisata atau kesehatan, sedangkan usaha jasa konsultasi mungkin hanya perlu NIB tanpa izin tambahan.
Dengan kata lain, KBLI adalah kunci untuk membuka izin usaha yang tepat.
2. Menjadi Acuan Dalam Pendaftaran Legalitas
Saat mendirikan badan usaha (PT, CV, Firma, dan sebagainya), kode KBLI harus dicantumkan dalam akta pendirian dan sistem OSS.
Hal ini memastikan aktivitas usaha yang tercantum dalam legalitas sesuai dengan kegiatan operasional di lapangan. Jika tidak cocok, proses pengesahan bisa tertunda atau ditolak.
3. Dasar Penentuan Kewajiban Perpajakan
Kode KBLI juga digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengklasifikasikan sektor usaha dan menentukan kewajiban pajak.
Misalnya, jenis PPh final atau tarif tertentu dapat berbeda tergantung pada klasifikasi KBLI.
Dengan memilih kode yang tepat, perusahaan dapat menjalankan kewajiban pajak sesuai regulasi yang berlaku.
4. Mendukung Akses terhadap Pembiayaan dan Tender
Lembaga pembiayaan, perbankan, hingga penyelenggara tender (terutama pemerintah) seringkali meminta KBLI untuk memverifikasi legalitas usaha.
Usaha dengan kode KBLI yang jelas dan sesuai akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan, mengikuti tender, atau menjalin kerja sama bisnis besar.
Singkatnya, KBLI adalah fondasi dari seluruh proses legalitas dan operasional bisnis di Indonesia. Tanpa KBLI yang tepat, bisnis bisa salah perizinan, salah pajak, bahkan kehilangan peluang pasar yang lebih besar
Struktur Kode KBLI: Cara Membacanya
Setiap kode KBLI terdiri dari lima digit angka yang memiliki arti dan struktur tertentu. Struktur ini penting dipahami agar pelaku usaha tidak asal memilih kode, tapi benar-benar sesuai dengan aktivitas bisnis yang dijalankan.
Berikut penjelasan strukturnya:
| Digit | Makna | Contoh (56101 – Restoran) |
| 1 Digit Pertama | Golongan utama(kategori besar jenis kegiatan ekonomi) | 5 → Sektor penyediaan akomodasi & makan minum |
| 2 Digit Pertama | Golongan pokok | 56 → Penyediaan makanan dan minuman |
| 3 Digit Pertama | Golongan | 561 → Restoran dan penyediaan makanan keliling |
| 4 Digit Pertama | Subgolongan | 5610 → Restoran dan penyediaan makanan keliling |
| 5 Digit | Kelompok kegiatan usaha paling spesifik | 56101 → Restoran |
Dari struktur tersebut, terlihat bahwa semakin banyak digit, semakin spesifik kegiatan usaha yang dimaksud.
Contoh:
- 56101 – Restoran → untuk usaha rumah makan/restoran pada umumnya.
- 56102 – Penyediaan Makanan Keliling → untuk usaha katering atau food truck.
- 56103 – Kantin → untuk usaha kantin sekolah, kampus, atau kantor.
Dengan memahami struktur ini, pelaku usaha dapat:
- Memilih kode KBLI yang paling sesuai dengan aktivitas sebenarnya.
- Menghindari kesalahan saat mengurus perizinan.
- Mengetahui izin tambahan apa saja yang mungkin dibutuhkan.
- Memastikan kesesuaian legalitas dengan aktivitas bisnis.
Sebelum menentukan KBLI, buatlah daftar semua aktivitas usaha yang dilakukan. Dari situ, cocokkan dengan uraian KBLI yang paling mendekati melalui daftar resmi BPS atau OSS.
Jika ada lebih dari satu aktivitas utama, kamu bisa menggunakan beberapa KBLI dalam satu badan usaha.
Cara Menentukan KBLI yang Tepat untuk Bisnis
Menentukan kode KBLI bukan sekadar memilih angka secara acak. Kode yang dipilih akan menentukan izin usaha, izin operasional, hingga kelancaran proses legalitas bisnis ke depannya.
Karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk menentukannya dengan cermat sejak awal. Berikut langkah-langkah praktis yang bisa kamu ikuti:
1. Identifikasi Aktivitas Utama Bisnis
Tulis semua kegiatan usaha yang dilakukan sehari-hari. Fokus pada aktivitas yang menjadi sumber pendapatan utama.
Contoh:
- Jika kamu membuka restoran, aktivitas utama adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat.
2. Cocokkan dengan Daftar KBLI Resmi
Gunakan daftar KBLI dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau sistem OSS (Online Single Submission) untuk mencari deskripsi kode yang paling sesuai.
Kata kunci yang tepat akan membantu menemukan kode dengan cepat. Misalnya, gunakan kata kunci “restoran”, “kantin”, atau “katering”.
3. Perhatikan Detail Uraian Kode
Setiap kode KBLI memiliki penjelasan detail mengenai cakupan kegiatan. Baca dengan teliti dan pastikan aktivitas bisnismu benar-benar masuk dalam deskripsi tersebut.
Contoh:
- 56101 – Restoran cocok untuk bisnis makan di tempat.
- 56210 – Jasa boga untuk keperluan event (catering) cocok untuk bisnis katering pesta.
4. Pertimbangkan Aktivitas Pendukung
Jika bisnismu memiliki aktivitas lain di luar kegiatan utama, pertimbangkan untuk menambahkan kode KBLI tambahan.
Contoh: Restoran yang juga menjual frozen food secara online mungkin memerlukan kode perdagangan eceran.
5. Konsultasi dengan Ahli Legalitas
Jika masih ragu, sebaiknya diskusikan dengan konsultan legalitas atau notaris. Kesalahan dalam pemilihan KBLI bisa berdampak pada proses perizinan, pajak, bahkan pengajuan kerja sama dengan pihak lain.
Perubahan atau penambahan kode KBLI bisa dilakukan, tapi akan memakan waktu dan biaya tambahan. Karena itu, memilih kode dengan benar sejak awal akan menghemat banyak energi di kemudian hari.
Kesalahan Umum dalam Pemilihan KBLI
Banyak pelaku usaha yang menganggap pemilihan KBLI hanyalah formalitas administratif saat mengurus perizinan. Padahal, kesalahan kecil dalam memilih kode KBLI bisa berdampak besar terhadap legalitas dan kelancaran operasional bisnis di kemudian hari. Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi:
1. Memilih KBLI yang Tidak Sesuai Aktivitas Utama
Kesalahan paling umum adalah memilih kode KBLI yang tidak benar-benar mencerminkan aktivitas utama bisnis.
Dampaknya, izin usaha bisa ditolak, atau bisnis tidak dapat mengajukan perizinan tambahan seperti sertifikasi tertentu (misalnya sertifikat laik hygiene atau izin lingkungan).
2. Hanya Menggunakan Satu KBLI untuk Bisnis Multiaktivitas
Banyak bisnis sekarang menjalankan lebih dari satu aktivitas, tetapi hanya mencantumkan satu kode KBLI.
Dampaknya, aktivitas tambahan tersebut tidak diakui secara legal dan bisa menghambat ekspansi bisnis.
3. Asal Pilih Kode karena “Mirip”
Beberapa pelaku usaha memilih KBLI hanya karena deskripsinya sekilas terlihat mirip, tanpa membaca uraian detailnya.
Padahal, ada perbedaan signifikan antara kode untuk “katering” dan “restoran”, atau antara “perdagangan besar” dan “eceran”.
Kesalahan ini sering baru ketahuan saat pengurusan izin lanjutan, yang mengakibatkan proses revisi dan perizinan ulang.
4. Tidak Mengikuti Update Regulasi KBLI Terbaru
KBLI bisa berubah seiring waktu, baik karena pembaruan regulasi nasional maupun penyesuaian standar internasional. Namun, banyak pelaku usaha yang masih mengacu pada kode versi lama.
Kode lama bisa membuat perizinan OSS ditolak atau tidak terdaftar dengan benar.
5. Mengabaikan Konsultasi Profesional
Beberapa pengusaha memilih menentukan KBLI sendiri tanpa berkonsultasi dengan notaris atau konsultan legalitas. Padahal, setiap sektor punya detail teknis yang sering luput dari perhatian awam.
Kesalahan administratif ini bisa menimbulkan kendala hukum dan menghambat kerja sama bisnis.
Pemilihan KBLI yang tepat adalah pondasi legalitas bisnis. Kesalahan kecil di awal bisa menimbulkan kerumitan di masa depan.
Karena itu, luangkan waktu untuk memeriksa dengan teliti atau gunakan bantuan profesional agar kode yang dipilih benar-benar sesuai dengan aktivitas bisnismu.
Update Terkini Regulasi KBLI
Regulasi terkait KBLI juga mengalami pembaruan agar lebih relevan dan adaptif. Beberapa hal terbaru yang perlu dipahami para pelaku usaha antara lain:
- KBLI 2020 Sebagai Standar Resmi Terbaru
Pemerintah resmi menetapkan KBLI 2020 sebagai acuan klasifikasi kegiatan usaha melalui Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020.
Kode-kode lama dari KBLI 2017 sudah harus disesuaikan agar selaras dengan sistem OSS dan perizinan modern.
- Implementasi OSS-RBA (Risk Based Approach) dan Keterkaitannya dengan KBLI
Dengan OSS RBA, perizinan usaha disesuaikan berdasarkan tingkat risiko dari aktivitas usaha yang diklasifikasikan lewat KBLI.
Artinya, kode KBLI akan mempengaruhi jenis izin apa saja yang harus dipenuhi (izin teknis, standar, izin operasional).
Beberapa aktivitas dikategorikan sebagai risiko rendah dan cukup dengan NIB, sedangkan aktivitas risiko menengah atau tinggi memerlukan izin tambahan.
- PP 28/2025: Peraturan Baru yang Memperkuat Kerangka Perizinan Bisnis
Pemerintah mengeluarkan PP 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021 untuk lebih menegaskan perizinan berbasis risiko (Risk Based Business Licensing).
Dilansir dari Permitindo Beberapa perubahan penting dalam PP 28/2025 antara lain:
- Integrasi penuh terhadap izin teknis dan lingkungan ke dalam sistem OSS secara digital.
- Penetapan batas waktu evaluasi izin teknis dan lingkungan agar tidak melewati tenggat waktu yang sudah ditentukan.
- Penyederhanaan mekanisme perizinan untuk usaha dengan beberapa KBLI, sehingga tidak harus mengurus izin terpisah untuk setiap kode.
- Fasilitas Penambahan/Menghapus KBLI dalam OSS
Pelaku usaha kini dapat memperbarui atau menyesuaikan kode KBLI melalui portal OSS apabila terjadi perubahan aktivitas usaha.
Proses ini memungkinkan perubahan bisnis (ekspansi, pivot, atau diversifikasi) tetap legal secara administratif.
Namun, proses update tidak bisa dilakukan sembarangan, pemilik usaha harus memperhatikan persyaratan teknis, sinkronisasi data, dan regulasi terkait agar permohonan perubahan diterima.
- Integrasi KBLI dengan Sertifikasi Teknis (Contoh: SDPPI)
Beberapa negara bagian izin teknis mensyaratkan KBLI yang sesuai.
Contohnya, untuk mendapatkan sertifikasi SDPPI (Perangkat Telekomunikasi), KBLI harus sesuai dengan kegiatan usaha yang diklaim.
Dengan demikian, KBLI tidak hanya penting untuk izin dasar usaha, tetapi juga untuk sertifikasi teknis khusus dalam industri tertentu.
Dengan adanya pembaruan-pembaruan ini, pelaku usaha harus selalu menjaga agar KBLI bisnisnya tetap relevan dan sesuai regulasi terbaru.
Kesalahan dalam memilih atau mempertahankan kode usang dapat menyebabkan masalah perizinan, hambatan ekspansi, atau bahkan sanksi administratif.
