Mendirikan yayasan tidak berhenti setelah akta pendirian ditandatangani di hadapan notaris. Banyak calon pendiri yang mengira bahwa sejak akta selesai dibuat, yayasan sudah dapat menjalankan seluruh aktivitas hukumnya.
Padahal, secara hukum, status badan hukum yayasan baru lahir setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Pengesahan tersebut menjadi titik penting yang membedakan antara organisasi yang masih berada dalam tahap pembentukan dengan yayasan yang telah memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang mandiri.
Setelah memperoleh pengesahan, yayasan dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari para pendiri maupun pengurusnya.
Karena itu, memahami proses pengesahan badan hukum beserta konsekuensi hukumnya sangat penting agar seluruh aktivitas yayasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengesahan Badan Hukum Bersifat Mutlak
Dalam sistem hukum Indonesia, yayasan merupakan badan hukum yang memperoleh status hukumnya melalui pengesahan oleh Menteri Hukum.
Artinya, meskipun akta pendirian telah selesai dibuat oleh notaris, yayasan belum memiliki status badan hukum apabila belum diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan dari Kemenkumham.
Pengesahan tersebut memberikan berbagai konsekuensi hukum, antara lain:
- yayasan diakui sebagai badan hukum yang sah;
- memiliki hak dan kewajiban atas nama yayasan;
- dapat memiliki aset atas nama yayasan;
- dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain;
- memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari pendiri maupun pengurus.
Tanpa pengesahan tersebut, berbagai tindakan hukum yang dilakukan atas nama yayasan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Proses Verifikasi Melalui AHU Online
Saat ini proses pengesahan badan hukum dilakukan secara elektronik melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online).
Melalui sistem ini, notaris akan mengajukan permohonan pengesahan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
Secara umum, prosesnya meliputi:
- penyusunan akta pendirian;
- pengisian data yayasan pada sistem AHU Online;
- unggah dokumen pendukung;
- proses verifikasi administrasi;
- penerbitan Surat Keputusan Pengesahan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Digitalisasi layanan melalui AHU Online membuat proses administrasi menjadi lebih efisien dibandingkan mekanisme konvensional.
Meski demikian, keakuratan data tetap menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses pengajuan.
Kesalahan pada identitas pendiri, struktur organisasi, atau isi anggaran dasar dapat menyebabkan permohonan harus diperbaiki sebelum memperoleh persetujuan.
Kedudukan Hukum Yayasan Setelah SK Kemenkumham Terbit
Setelah Surat Keputusan Pengesahan diterbitkan, yayasan resmi memperoleh status sebagai badan hukum.
Status ini memberikan beberapa kewenangan penting, antara lain:
- memiliki kekayaan yang terpisah dari pendiri;
- membuka rekening bank atas nama yayasan;
- membuat perjanjian dengan pihak ketiga;
- menerima hibah maupun bantuan sesuai ketentuan;
- mengajukan perizinan lanjutan apabila diperlukan;
- menjalankan kegiatan sesuai tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar.
Dengan kata lain, sejak pengesahan diterbitkan, hubungan hukum tidak lagi dilakukan oleh pendiri secara pribadi, melainkan oleh yayasan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri.
Hal ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bekerja sama dengan yayasan.
Risiko Melakukan Perikatan Sebelum Pengesahan Terbit
Salah satu kesalahan yang masih sering terjadi adalah menjalankan aktivitas hukum atas nama yayasan sebelum Surat Keputusan Pengesahan diterbitkan.
Sebagai contoh:
- menandatangani kontrak kerja sama;
- membuka rekening atas nama yayasan;
- melakukan transaksi aset;
- mengajukan kerja sama dengan lembaga lain;
- menerima hibah atas nama yayasan.
Karena status badan hukum belum lahir, tindakan-tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan mengenai siapa pihak yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap perikatan tersebut.
Dalam kondisi tertentu, tanggung jawab hukum dapat melekat kepada individu yang melakukan tindakan tersebut, bukan kepada yayasan.
Oleh karena itu, para pendiri sebaiknya memastikan seluruh proses pengesahan selesai terlebih dahulu sebelum menjalankan aktivitas hukum yang mengatasnamakan yayasan.
Hal yang Perlu Dilakukan Setelah Yayasan Disahkan
Pengesahan badan hukum bukanlah akhir dari proses legalitas yayasan.
Setelah memperoleh SK Kemenkumham, pengurus perlu melanjutkan beberapa tahapan administrasi sesuai kebutuhan organisasi, antara lain:
- mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS-RBA apabila kegiatan yayasan memerlukannya;
- membuka rekening bank atas nama yayasan;
- menyusun administrasi dan pembukuan organisasi;
- mengurus izin operasional apabila diwajibkan oleh sektor kegiatan tertentu.
Langkah-langkah tersebut akan membantu memastikan bahwa yayasan dapat menjalankan kegiatan secara legal dan profesional.
Kesalahan yang Sering Menghambat Pengesahan
Dalam praktiknya, beberapa kendala yang sering menyebabkan proses pengesahan tertunda antara lain:
- data identitas pendiri tidak sesuai dokumen resmi;
- nama yayasan belum memenuhi ketentuan;
- anggaran dasar belum disusun secara lengkap;
- susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas tidak sesuai aturan;
- dokumen pendukung belum lengkap;
- terdapat kesalahan pengisian data pada sistem AHU Online.
Sebagian besar kendala tersebut dapat dihindari melalui persiapan dokumen yang matang dan pendampingan selama proses pengajuan.
Dengan demikian, peluang memperoleh pengesahan dalam waktu yang lebih cepat akan semakin besar.
Kesimpulan
Pengesahan badan hukum merupakan tahap yang menentukan lahirnya status hukum sebuah yayasan.
Akta pendirian yang dibuat oleh notaris menjadi dasar pembentukan organisasi, tetapi yayasan baru memperoleh kedudukan sebagai badan hukum setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pengesahan oleh Kementerian Hukum melalui sistem AHU Online.
Setelah status tersebut diperoleh, yayasan dapat menjalankan berbagai tindakan hukum atas namanya sendiri dengan kepastian hukum yang lebih kuat.
Jika Anda ingin mendirikan yayasan dan memastikan seluruh proses pengesahan berjalan sesuai ketentuan, Legazy siap membantu mulai dari penyusunan akta notaris, pengajuan pengesahan melalui AHU Online, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pendampingan legalitas lanjutan.
