Post-Audit Bea Cukai: Panduan Hadapi Pemeriksaan
Banyak importir menganggap proses kepabeanan telah selesai ketika barang berhasil keluar dari pelabuhan. Padahal, dari perspektif hukum kepabeanan, selesainya proses customs clearance bukan berarti perusahaan terbebas dari pengawasan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih memiliki kewenangan untuk melakukan Audit Kepabeanan (Post-Audit) guna memastikan seluruh kewajiban impor telah dipenuhi secara benar. Dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan […]
Biaya Demurrage: Cara Hindari Kargo Tertahan
Dalam bisnis impor, keterlambatan pengeluaran barang dari pelabuhan sering kali dianggap sebagai persoalan operasional semata. Banyak perusahaan lebih fokus mencari cara mempercepat distribusi tanpa menyadari bahwa akar masalahnya justru berasal dari aspek legal dan administratif. Padahal, dokumen perizinan yang tidak lengkap atau tidak sinkron dapat menyebabkan barang tertahan di kawasan pabean selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. […]
Izin Jalur Hijau Bea Cukai: Strategi Lolos Sertifikasi AEO
Bagi perusahaan yang mengandalkan impor sebagai bagian dari rantai pasok bisnis, waktu merupakan faktor yang sangat menentukan efisiensi operasional. Keterlambatan pengeluaran barang dari pelabuhan tidak hanya mengganggu jadwal distribusi, tetapi juga dapat meningkatkan biaya logistik secara signifikan melalui biaya penumpukan, demurrage, hingga keterlambatan produksi. Sayangnya, masih banyak importir yang menghadapi kendala berulang akibat tingginya frekuensi […]
Laporan Surveyor Impor: Hindari Kargo Tertahan di Pelabuhan
Aktivitas impor tidak hanya bergantung pada dokumen kepabeanan seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), invoice, packing list, atau bill of lading. Untuk sejumlah komoditas tertentu yang masuk dalam kategori larangan dan pembatasan (lartas), pemerintah juga mewajibkan adanya dokumen teknis tambahan berupa Laporan Surveyor (LS). Sayangnya, masih banyak importir yang menganggap LS sebagai formalitas administratif semata. Akibatnya, […]
Pajak Impor Coretax 2026: Hindari Audit PIB dan SP2DK
Perubahan lanskap perpajakan Indonesia melalui implementasi Coretax DJP membawa konsekuensi besar bagi perusahaan yang aktif melakukan kegiatan impor. Jika sebelumnya data perpajakan dan kepabeanan masih berada dalam beberapa sistem yang relatif terpisah, kini integrasi data semakin kuat dan memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap aktivitas perdagangan internasional. Bagi pelaku usaha, kondisi ini menciptakan […]
Menghadapi Aturan Impor PMSE Terbaru: Regulasi Ketat Bisnis E-Commerce
Perdagangan digital lintas negara terus mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Marketplace kini memungkinkan konsumen membeli produk luar negeri secara langsung hanya dalam hitungan menit. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang pasar yang jauh lebih luas bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun di sisi lain, arus barang impor yang terlalu bebas juga mulai […]
Aturan Jastip Luar Negeri 2026: Pajak, Bea Cukai, dan Izin Impor
Bisnis jasa titip atau yang lebih dikenal dengan sebutan “jastip” telah bertransformasi dari sekadar hobi sampingan para pelancong menjadi sebuah fenomena bisnis internasional yang masif di Indonesia. Dengan kemudahan akses informasi dan tingginya minat masyarakat terhadap barang-barang branded dari luar negeri, banyak individu yang menjadikan jastip sebagai sumber penghasilan utama. Namun, memasuki tahun 2026, tantangan […]
Kenapa Banyak Paket Ditahan Bea Cukai? Penjelasan Regulasi Impor 2025
Belakangan ini banyak orang mengeluh karena paket dari luar negeri tiba-tiba ditahan Bea Cukai, diminta melengkapi dokumen, atau dikenakan biaya tambahan yang tidak pernah mereka perkirakan. Keluhan seperti “padahal cuma beli barang kecil”, “kok tiba-tiba diminta bayar lagi?”, hingga “paket saya tertahan berminggu-minggu” makin sering muncul, terutama sejak awal 2025. Fenomena ini bukan tanpa alasan. […]