Aturan Wajib Struktur Skala Upah Perusahaan: Hindari Denda Kemnaker
Masih banyak perusahaan yang menganggap pengaturan gaji cukup dilakukan secara internal tanpa perlu memiliki dokumen resmi struktur dan skala upah. Selama karyawan menerima upah tepat waktu, perusahaan merasa sistem pengupahan sudah aman. Padahal dalam regulasi ketenagakerjaan modern, perusahaan diwajibkan memiliki dokumen Struktur dan Skala Upah (SUSU) sebagai bagian dari kepatuhan hubungan industrial. Dokumen ini bukan […]
Cara Mengatur Kontrak Lisensi Merek Dagang Perusahaan Pemilik ke PT
Banyak bisnis di Indonesia memulai perjalanan usahanya secara sederhana. Brand dibuat atas nama pribadi founder, akun marketplace menggunakan identitas personal, dan seluruh aktivitas bisnis berjalan tanpa pemisahan legal yang jelas. Masalah mulai muncul ketika bisnis berkembang menjadi PT. Brand yang sudah dikenal pasar ternyata masih terdaftar atas nama pribadi direksi atau founder, sementara operasional dan […]
Aturan Golden Visa Perusahaan Indonesia: Regulasi TKA dan Investasi Asing
Indonesia mulai bergerak lebih agresif dalam menarik investor global, talenta internasional, dan pemilik modal besar untuk masuk ke dalam ekosistem bisnis nasional. Salah satu langkah strategis yang menjadi sorotan adalah implementasi skema Golden Visa bagi investor dan korporasi asing. Melalui kebijakan ini, pemerintah mencoba memberikan jalur imigrasi yang lebih fleksibel bagi: investor asing, direksi perusahaan […]
Pengurusan Izin Lingkungan OSS RBA Terbaru Berbasis Green Economy
Banyak perusahaan mengira Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah cukup untuk menjalankan kegiatan usaha. Padahal dalam sistem OSS RBA terbaru, legalitas bisnis kini semakin terhubung dengan aspek tata ruang dan kepatuhan lingkungan. Artinya, perusahaan tidak lagi hanya dinilai dari kelengkapan administrasi usaha, tetapi juga dari kesesuaian lokasi, dampak lingkungan, dan validitas dokumen spasial. Perubahan ini menjadi […]
Aturan Pajak Minimum Global Indonesia: Dampak Hukum Struktur Holding
Dunia perpajakan internasional sedang mengalami perubahan besar. Negara-negara mulai memperketat pengawasan terhadap grup usaha multinasional yang selama ini memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi untuk menekan beban fiskal global. Melalui skema Global Minimum Tax atau Pilar 2 OECD, perusahaan multinasional kini diarahkan untuk membayar pajak minimum global sebesar 15%, terlepas dari negara mana mereka menempatkan […]
Tanggung Jawab Pidana Kebocoran Data PT Menurut UU PDP Terbaru
Kebocoran data pribadi kini bukan lagi sekadar isu teknis IT. Di era berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kasus kebocoran data dapat berkembang menjadi risiko pidana yang langsung menyasar perusahaan dan jajaran manajemennya. Banyak bisnis masih menganggap keamanan data hanya urusan divisi teknologi. Padahal secara hukum, perusahaan sebagai pengendali data memiliki tanggung jawab besar […]
Legalitas Perdagangan Karbon Korporasi: Regulasi Baru OJK Bursa Karbon
Perdagangan karbon mulai menjadi salah satu sektor bisnis baru yang menarik perhatian banyak perusahaan di Indonesia. Bukan hanya perusahaan energi dan tambang, tetapi juga industri manufaktur, logistik, perkebunan, hingga sektor teknologi mulai melihat potensi ekonomi dari pasar karbon. Melalui skema ini, perusahaan dapat memperoleh nilai ekonomi dari aktivitas pengurangan emisi gas rumah kaca yang terukur […]
Sanksi Wajib Halal Rantai Pasok: Perlindungan Hukum Distribusi Produk
Banyak perusahaan masih menganggap kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku untuk produsen makanan dan minuman. Padahal, regulasi halal di Indonesia kini mulai bergerak lebih luas hingga menyentuh sektor rantai pasok dan distribusi. Artinya, risiko kepatuhan tidak lagi berhenti di pabrik produksi. Perusahaan: logistik, pergudangan, distribusi bahan baku, hingga vendor transportasi, mulai masuk ke dalam radar pengawasan […]
Regulasi Baru Izin Fintech Finansial UU P2SK: Kepatuhan Standar OJK
Industri fintech dan aset digital di Indonesia sedang memasuki fase regulasi yang jauh lebih ketat. Setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pola pengawasan sektor keuangan digital mulai berubah secara signifikan. Salah satu perubahan terbesar adalah peralihan pengawasan berbagai aktivitas finansial digital, termasuk aset kripto dan fintech tertentu, ke bawah otoritas Otoritas […]
Kewajiban Potongan Tapera Perusahaan: Mitigasi Risiko Sanksi
Regulasi terkait Tapera kembali menjadi perhatian banyak pelaku usaha, terutama setelah pemerintah mulai memperketat implementasi kepesertaan tabungan perumahan bagi pekerja formal dan sektor swasta. Bagi sebagian perusahaan, kebijakan ini dianggap menambah beban administrasi dan payroll. Namun di sisi lain, mengabaikan kewajiban potongan Tapera juga dapat memunculkan risiko hukum dan sengketa hubungan industrial. Masalahnya, masih banyak […]