Jasa Pembuatan SBU: Sinkronisasi Pajak Kontraktor di Coretax DJP
Bagi perusahaan jasa konstruksi, kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya diukur dari kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), tetapi juga dari kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan. Seiring meningkatnya digitalisasi layanan pemerintah, data legalitas perusahaan kini semakin terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan, sehingga konsistensi informasi menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Banyak pelaku usaha masih memandang pengurusan SBU […]
Kunci Lolos Evaluasi Teknis Tender Proyek
Persaingan dalam industri jasa konstruksi semakin ketat, terutama pada proyek-proyek yang dilelang melalui sistem pengadaan pemerintah maupun swasta. Selain menawarkan harga yang kompetitif dan pengalaman kerja yang memadai, perusahaan juga harus memenuhi berbagai persyaratan administratif sebagai bagian dari proses evaluasi peserta tender. Salah satu dokumen yang hampir selalu menjadi persyaratan utama adalah Sertifikat Badan Usaha […]
Jasa Pembuatan SBU Konstruksi: Alur Resmi LPJK & OSS
Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi cukup tinggi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari besarnya risiko pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan keselamatan, kualitas bangunan, serta kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap badan usaha konstruksi wajib memenuhi berbagai persyaratan legalitas sebelum dapat menjalankan kegiatan usahanya secara optimal. Salah satu […]
Rekening Bisnis PT: Syarat, Cara Buka, dan Manfaat
Semakin besar kegiatan perusahaan, semakin sulit keuangan dikelola apabila pembayaran pelanggan, biaya operasional, dan kebutuhan pribadi pemilik bercampur dalam satu rekening. Rekening bisnis membantu PT mencatat arus dana atas nama perusahaan sehingga pembukuan lebih tertib dan transaksi terlihat profesional. Kebutuhan tersebut makin penting seiring bertambahnya usaha formal dan penggunaan pembayaran digital. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM […]
Cara Urus SK Perubahan di SISMINBHKOP
Perubahan kepemilikan saham merupakan salah satu bentuk aksi korporasi yang sering terjadi dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT). Namun, banyak pelaku usaha beranggapan bahwa proses tersebut telah selesai setelah akta pengalihan saham ditandatangani di hadapan notaris atau setelah memperoleh persetujuan para pemegang saham. Padahal, dalam perspektif hukum administrasi negara, perubahan kepemilikan saham tertentu masih memerlukan proses […]
Transfer Saham PT Lokal ke Investor Asing: Aturan PMA Terbaru
Masuknya investor asing ke dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) sering menjadi langkah strategis bagi perusahaan yang ingin memperoleh tambahan modal, memperluas jaringan bisnis, atau mempercepat ekspansi ke pasar yang lebih luas. Salah satu cara yang paling umum dilakukan adalah melalui transfer saham dari pemegang saham lama kepada investor asing. Namun, transaksi ini tidak sekadar mengubah […]
Jual Beli Saham Perusahaan: Legalitas Perjanjian & Valuasi Riil
Perubahan kepemilikan perusahaan melalui jual beli saham merupakan transaksi yang umum dilakukan dalam dunia bisnis. Baik untuk kebutuhan ekspansi, masuknya investor baru, restrukturisasi kepemilikan, maupun strategi exit pemegang saham lama, transaksi ini memiliki nilai ekonomi sekaligus konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan. Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang menganggap jual beli saham cukup dilakukan dengan […]
Pengalihan Saham PT: Prosedur Hukum & Validitas RUPS 2026
Perubahan kepemilikan saham merupakan hal yang umum terjadi dalam perjalanan sebuah Perseroan Terbatas (PT). Saham dapat dialihkan karena investasi baru, restrukturisasi bisnis, pengunduran diri pemegang saham, pembagian warisan, maupun transaksi jual beli antar pemegang saham. Namun, banyak pelaku usaha masih menganggap pengalihan saham cukup dilakukan dengan kesepakatan pribadi antara penjual dan pembeli. Padahal, pengalihan saham […]
Akta Pendirian Yayasan: Panduan Audit & Pembukuan Digital
Mendirikan yayasan bukan hanya tentang memperoleh status badan hukum melalui akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah resmi berdiri, tantangan berikutnya adalah memastikan yayasan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, terutama dalam aspek keuangan. Di era digital, donatur, mitra kerja, maupun lembaga pemberi hibah semakin memperhatikan bagaimana sebuah yayasan mengelola dana yang […]
Prosedur Pendirian Yayasan: Integrasi Pajak Coretax DJP
Mendirikan yayasan tidak hanya berhenti pada penerbitan akta pendirian dan Surat Keputusan (SK) pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Setelah memperoleh status sebagai badan hukum, yayasan juga memiliki sejumlah kewajiban administratif dan fiskal yang harus dipenuhi agar operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek yang kini semakin penting adalah […]