Pemerintah Indonesia sedang menjalankan program ekonomi kerakyatan yang cukup besar, yaitu pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Program ini sudah resmi ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025.
Pemerintah kemudian melanjutkan dengan menerbitkan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 khusus untuk mempercepat pembangunan fisik gerai dan gudang penyimpanan koperasi di seluruh wilayah Indonesia.
Nama “Koperasi Merah Putih” kini makin sering disebut, mulai dari forum desa, rapat kelurahan, sampai obrolan di warung. Namun, masih banyak warga, pengusaha daerah, bahkan perangkat desa yang belum benar-benar tahu: apa itu koperasi ini, siapa saja yang bisa masuk, bagaimana cara kerjanya, dan manfaat nyata apa yang bisa dirasakan warga?
Artikel ini hadir untuk menjawab semuanya secara lengkap dan mudah dipahami. Ikuti terus sampai selesai agar kamu memahami profil, cara kerja, prosedur pendaftaran, sampai soal pentingnya legalitas resmi koperasi.
Apa Itu Koperasi Merah Putih?
Koperasi Merah Putih, yang nama resminya adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), merupakan usaha bersama milik warga yang tujuannya menghidupkan kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Sesuai profil koperasi yang sudah diatur dalam regulasi pemerintah, anggotanya adalah warga yang tinggal di desa atau kelurahan yang sama, dibuktikan dengan KTP setempat.
Koperasi ini dibangun di atas dua nilai utama, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Dua nilai inilah yang sudah lama menjadi dasar gerakan koperasi di Indonesia sejak zaman kemerdekaan.
Dalam kegiatan sehari-hari, koperasi ini berperan sebagai pusat layanan ekonomi, sosial, bahkan kesehatan bagi warga di tingkat paling bawah. Jenis usaha yang bisa dijalankan pun beragam, contohnya warung sembako, gudang penyimpanan pangan, simpan-pinjam, klinik desa, apotek, sampai penyaluran hasil pertanian milik petani lokal.
Dari sisi hukum, Koperasi Merah Putih berdiri di atas beberapa aturan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sudah diperbarui lewat UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Untuk panduan teknisnya, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi acuan paling lengkap dan paling baru yang wajib diikuti.
Pendapat Ahli – Prof. Dr. Hendi Suhendi, M.Si (Pakar Ekonomi Koperasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung):“Koperasi yang dibangun atas dasar gotong royong dan semangat kekeluargaan punya kemampuan bertahan yang lebih kuat ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Model koperasi desa seperti Koperasi Merah Putih bisa menjadi penopang utama ketahanan ekonomi warga di daerah, selama dikelola secara profesional dengan cara yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan.”(Sumber: Hendi Suhendi, Manajemen Koperasi, Pustaka Setia Bandung, 2013)
Sejarah dan Tujuan Pendiriannya
Gagasan Koperasi Merah Putih muncul karena kegelisahan atas masalah kesenjangan ekonomi yang masih jauh dari selesai antara desa dan kota. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa sebagian besar warga miskin Indonesia masih tinggal di wilayah pedesaan.
Di sisi lain, hasil pertanian dan produk UMKM lokal sering kali harus melewati rantai distribusi yang sangat panjang, sehingga petani mendapat harga jual yang jauh lebih kecil dibanding harga yang dibayar pembeli di kota.
Program ini merupakan bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal memperkuat ekonomi yang berpihak pada rakyat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Lewat Inpres No. 9 Tahun 2025, pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi yang tersebar di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Program ini dikoordinasikan oleh lebih dari 13 kementerian dan lembaga negara, serta seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Adapun tujuan utama pendirian Koperasi Merah Putih meliputi:
- Mendorong warga desa agar aktif menjadi pelaku usaha, bukan hanya penerima manfaat pembangunan.
- Membuka lapangan kerja baru di daerah dan menekan jumlah warga yang harus merantau ke kota.
- Menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan mempersingkat jalur distribusi hasil bumi petani.
- Memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di desa.
- Memperkuat ketahanan pangan dan memperluas akses layanan dasar bagi warga desa.
Dari sisi permodalan, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang cukup menarik. Koperasi bisa mengajukan pinjaman modal dengan bunga ringan sekitar 6 persen per tahun, jangka waktu pinjaman hingga enam tahun, dan masa jeda pembayaran selama 6 sampai 8 bulan di awal.
Dana disalurkan lewat empat bank BUMN, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, sumber pendanaan lain yang bisa diakses adalah Dana Desa, APBD, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), asalkan koperasinya sudah punya badan hukum yang resmi.
Referensi Ilmiah – Royer, J.S. (1999). Cooperative Organizational Strategies: A Neo-Institutional Digest:Penelitian ini menemukan bahwa koperasi yang lahir dari kebutuhan nyata warganya (community-based needs) jauh lebih berhasil meningkatkan kesejahteraan anggota dibanding koperasi yang terbentuk semata-mata karena perintah dari atas. Bagi Koperasi Merah Putih, temuan ini penting: agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya, warga perlu dilibatkan secara aktif dan merasa memiliki sejak koperasi pertama kali dibentuk.(Sumber: Royer, J.S. (1999). Cooperative Organizational Strategies: A Neo-Institutional Digest. Journal of Cooperatives, Vol. 14, hal. 44-67.)
Struktur dan Anggota Koperasi yang Terbuka
Salah satu hal yang membuat koperasi berbeda dari usaha lainnya adalah sifat keanggotaannya yang terbuka dan bebas paksaan.
Siapa pun boleh mendaftar tanpa melihat seberapa besar modal yang dimiliki, dari kalangan mana, atau bekerja di bidang apa.
Syarat utamanya cuma satu: tinggal di wilayah kerja koperasi tersebut, yang dibuktikan lewat KTP setempat.
Siapa saja yang bisa menjadi anggota koperasi ini?
- Petani dan pemilik kebun di wilayah setempat.
- Peternak dan nelayan.
- Pedagang kecil dan pelaku usaha mikro lokal.
- Ibu rumah tangga dan anak muda di desa.
- Warga umum yang tinggal di desa atau kelurahan setempat.
Prinsip demokratis diterapkan secara tegas di sini. Setiap anggota punya tepat satu hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), tanpa melihat berapa besar uang yang sudah disetorkan.
Ini yang membuat koperasi berbeda dari PT atau usaha berbasis saham, di mana pemegang saham terbesar yang paling banyak menentukan arah perusahaan.
Dari sisi kepengurusan, koperasi memiliki tiga lapisan utama, yaitu Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Pengurus yang menjalankan kegiatan harian, dan Pengawas yang bertugas memantau jalannya koperasi.
Soal nama, koperasi ini wajib menggunakan format yang sudah ditetapkan, yaitu diawali kata “Koperasi”, diikuti frasa “Desa/Kelurahan Merah Putih”, lalu diakhiri nama desa atau kelurahannya. Contohnya: “Koperasi Desa Merah Putih Sukamaju”.
Pendapat Ahli – Dr. Bayu Krisnamurthi (Mantan Wakil Menteri Perdagangan RI, Pengamat Ekonomi Kerakyatan):“Aturan satu anggota satu suara dalam koperasi bukan sekadar prosedur rapat biasa. Ini adalah cara nyata untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi antara warga kecil dan pelaku usaha yang lebih besar. Ketika seorang petani punya suara yang sama bobotnya dengan pengusaha di dalam koperasi, kita sedang membangun keadilan ekonomi yang betul-betul dirasakan warga.”(Sumber: Bayu Krisnamurthi, berbagai pernyataan publik dalam forum ekonomi kerakyatan, 2023-2024)
Syarat dan Cara Bergabung Menjadi Anggota
Tertarik untuk bergabung? Berikut adalah langkah-langkah umum cara bergabung menjadi anggota Koperasi Merah Putih yang perlu kamu ketahui. Prosedur ini berlaku secara umum dan bisa sedikit berbeda tergantung kebijakan pengurus koperasi di masing-masing daerah.
1. Cari tahu koperasi di wilayah kamu
Langkah pertama adalah mencari tahu apakah desa atau kelurahan kamu sudah punya Koperasi Merah Putih. Kamu bisa tanya langsung ke kantor kepala desa atau lurah, atau cek informasinya di situs pemerintah daerah setempat.
2. Isi formulir pendaftaran
Datangi kantor pengurus koperasi dan minta formulir pendaftaran anggota. Isi semua kolom dengan data diri yang benar dan lengkap.
3. Siapkan dokumen yang diperlukan
Dokumen yang biasanya diminta adalah fotokopi KTP yang masih berlaku dengan alamat sesuai wilayah koperasi, serta pas foto terbaru.
4. Bayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
Simpanan Pokok adalah iuran awal yang dibayar satu kali saat pertama mendaftar. Simpanan Wajib adalah iuran rutin, biasanya bulanan, yang harus dibayar selama kamu masih aktif sebagai anggota. Besaran keduanya ditetapkan lewat Rapat Anggota dan sudah tercantum di dalam Anggaran Dasar (AD) koperasi.
5. Tunggu verifikasi dan persetujuan pengurus
Pengurus koperasi akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan alamat kamu sesuai dengan wilayah kerja koperasi. Kalau sudah disetujui, kamu resmi tercatat sebagai anggota dan berhak menggunakan semua layanan koperasi, serta akan mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai seberapa aktif kamu berpartisipasi.
Pentingnya Legalitas Resmi untuk Koperasi
Bagi kamu yang berencana mendirikan koperasi baru atau menghidupkan kembali koperasi yang sudah ada, legalitas adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Koperasi yang sah di mata hukum bukan sekadar urusan administrasi semata.
Legalitas adalah syarat utama agar koperasi bisa beroperasi secara sah, mengakses permodalan dari lembaga keuangan, dan mendapat perlindungan hukum yang jelas.
Dokumen legalitas yang wajib dimiliki sebuah koperasi resmi meliputi:
- Akta Pendirian dari Notaris. Dokumen ini berisi nama koperasi, alamat, tujuan usaha, susunan pengurus dan pengawas, serta besaran simpanan pokok dan simpanan wajib. Akta ini disahkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
- SK Pengesahan dari Kemenkumham. Surat Keputusan ini adalah bukti resmi bahwa koperasi kamu sudah diakui negara sebagai badan hukum yang sah.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah akta pendirian mendapat pengesahan.
- Nomor Induk Berusaha (NIB). Didapat melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai identitas tunggal koperasi dalam semua urusan perizinan dan kegiatan usaha di tingkat nasional.
Kenapa legalitas sepenting itu? Koperasi tanpa dokumen resmi di atas tidak akan bisa membuka rekening bank atas nama lembaga. Artinya, semua transaksi keuangan terpaksa memakai rekening pribadi pengurus, dan itu sangat berisiko terhadap penyalahgunaan.
Selain itu, koperasi yang belum berbadan hukum juga tidak bisa mengajukan pinjaman modal ke bank BUMN, tidak bisa menerima bantuan dana dari pemerintah, dan tidak bisa menjalin kerja sama resmi dengan BUMN, BUMD, maupun lembaga pemerintah lainnya.
Aturan terbaru bahkan menegaskan ini secara lebih tegas lagi. Berdasarkan PMK 81/2025, yang merupakan perubahan atas PMK 108/2024 tentang Dana Desa, pencairan Dana Desa Tahap II mengharuskan desa sudah memiliki Akta Pendirian koperasi yang sah, atau paling tidak sudah ada bukti dokumen pembentukan koperasi yang sudah diserahkan ke notaris.
Secara singkat, proses mendirikan koperasi resmi bisa ditempuh lewat enam tahap berikut.
- Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyepakati pendirian koperasi.
- Rapat Pendirian yang dihadiri calon anggota.
- Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara bersama-sama.
- Penandatanganan Akta Pendirian di hadapan Notaris.
- Pengajuan pengesahan ke Kemenkumham lewat SABH secara daring.
- Pengurusan NPWP dan NIB.
Semua tahapan ini sebaiknya didampingi oleh tenaga ahli di bidang hukum dan perkoperasian agar dokumen tidak ada yang keliru dan proses tidak tertunda.
Kesimpulan
Koperasi Merah Putih adalah wadah usaha bersama yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa. Program ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan, mempersingkat jalur distribusi produk lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warga secara kolektif. Dengan dukungan regulasi yang semakin lengkap, mulai dari Inpres No. 9 Tahun 2025, Permenkop No. 2 Tahun 2025, hingga skema pembiayaan lewat bank BUMN, koperasi ini memiliki pijakan kebijakan yang cukup kuat sebagai modal awal.
Akan tetapi, sebesar apa pun dukungan yang diberikan pemerintah, keberhasilan koperasi pada akhirnya sangat tergantung pada dua hal: keaktifan warga sebagai anggota, dan kelengkapan legalitas sebagai dasar kelembagaan. Tanpa keduanya, koperasi sulit berkembang dan berpotensi menjadi masalah di kemudian hari.
