Regulasi Impor Lartas: Cara Urus Persetujuan Impor (PI)
Impor barang ke Indonesia tidak semudah memasukkan kode barang ke sistem. Beberapa komoditas masuk dalam kategori Larangan/Pembatasan (lartas), artinya ia memerlukan persetujuan khusus sebelum boleh dibawa ke pelabuhan. Menurut ketentuan terbaru, sejumlah jenis barang impor dikenai larangan atau pembatasan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (yang mengubah Permendag 36/2023). Dengan demikian, […]
Kontrak Impor Eksklusif: Panduan Agen Tunggal dan Distributor
Banyak perusahaan Indonesia berhasil membangun bisnis yang kuat bukan karena memproduksi barang sendiri, melainkan karena memperoleh hak eksklusif untuk mengimpor dan mendistribusikan produk dari merek internasional. Model bisnis ini umum ditemukan di sektor elektronik, alat kesehatan, kosmetik, bahan baku industri, produk konsumen, hingga berbagai komoditas perdagangan lainnya. Namun, di balik potensi keuntungan yang besar, hubungan […]
Izin Jalur Hijau Bea Cukai: Strategi Lolos Sertifikasi AEO
Bagi perusahaan yang mengandalkan impor sebagai bagian dari rantai pasok bisnis, waktu merupakan faktor yang sangat menentukan efisiensi operasional. Keterlambatan pengeluaran barang dari pelabuhan tidak hanya mengganggu jadwal distribusi, tetapi juga dapat meningkatkan biaya logistik secara signifikan melalui biaya penumpukan, demurrage, hingga keterlambatan produksi. Sayangnya, masih banyak importir yang menghadapi kendala berulang akibat tingginya frekuensi […]
Laporan Surveyor Impor: Hindari Kargo Tertahan di Pelabuhan
Aktivitas impor tidak hanya bergantung pada dokumen kepabeanan seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), invoice, packing list, atau bill of lading. Untuk sejumlah komoditas tertentu yang masuk dalam kategori larangan dan pembatasan (lartas), pemerintah juga mewajibkan adanya dokumen teknis tambahan berupa Laporan Surveyor (LS). Sayangnya, masih banyak importir yang menganggap LS sebagai formalitas administratif semata. Akibatnya, […]
PT Perorangan Impor Barang: Legalitas dan Proteksi Aset Importir
Perkembangan perdagangan global dan kemudahan akses ke marketplace internasional membuat semakin banyak pelaku usaha Indonesia tertarik menjadi importir. Produk dari Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, hingga Eropa kini dapat diakses dengan relatif mudah, bahkan oleh pelaku usaha skala mikro dan kecil. Namun, di balik peluang tersebut terdapat tantangan hukum yang sering kali diabaikan oleh importir pemula. […]
Pajak Impor Coretax 2026: Hindari Audit PIB dan SP2DK
Perubahan lanskap perpajakan Indonesia melalui implementasi Coretax DJP membawa konsekuensi besar bagi perusahaan yang aktif melakukan kegiatan impor. Jika sebelumnya data perpajakan dan kepabeanan masih berada dalam beberapa sistem yang relatif terpisah, kini integrasi data semakin kuat dan memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap aktivitas perdagangan internasional. Bagi pelaku usaha, kondisi ini menciptakan […]
Risiko Hukum Impor Tanpa API-U: Ancaman Pidana dan Pembekuan NIB
Aktivitas impor menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan perusahaan untuk memperoleh bahan baku, mesin produksi, maupun barang dagangan dengan harga yang lebih kompetitif. Namun di balik peluang bisnis tersebut, terdapat risiko hukum yang tidak sedikit apabila proses impor dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Masih banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa kepemilikan Nomor […]