Tren Preorder dan Lonjakan Kasus Penipuan
Model jualan preorder (PO) sedang jadi tren besar di berbagai kategori, mulai dari fashion, skincare, gadget, hingga barang-barang impor.
Sistem ini dianggap praktis karena penjual tidak perlu menimbun stok, sementara pembeli bisa mendapatkan barang eksklusif dengan harga lebih murah. Tidak heran banyak UMKM yang memilih PO sebagai strategi utama untuk memulai bisnis.
Namun, popularitas yang meningkat juga membawa lonjakan kasus penipuan PO. Semakin sering kita melihat laporan pembeli yang sudah membayar lunas tetapi barang tak kunjung datang, pesanan molor berbulan-bulan, bahkan penjual tiba-tiba menghilang.
Di sisi lain, banyak penjual yang sebenarnya berniat baik tetapi terseret kasus karena tidak memahami aturan, tidak punya kontrak, atau gagal mengelola arus kas.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting:
Kapan sebenarnya keterlambatan PO hanya dianggap wanprestasi, dan kapan bisa masuk ke kategori penipuan pidana?
Dan lebih penting lagi, bagaimana cara agar pembeli maupun penjual terlindungi secara hukum?
Artikel ini membahasnya secara tuntas, termasuk unsur pidana, risiko bisnis PO, hingga bagaimana membuat perjanjian preorder yang aman.
Apa Itu Sistem Preorder dan Mengapa Rentan Masalah?
Sistem preorder (PO) adalah model transaksi di mana pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu, sementara barang baru diproduksi atau dibeli setelah jumlah pesanan terkumpul.
Skema ini sangat populer di kalangan UMKM karena memungkinkan penjual meminimalkan modal, menyesuaikan jumlah produksi, dan menghindari risiko stok menumpuk.
Namun, di balik fleksibilitasnya, PO juga sangat rentan masalah.
Pertama, karena barang belum ada saat pembayaran dilakukan, pembeli tidak punya jaminan bahwa pesanan akan benar-benar dipenuhi. Jika pemasok terlambat, stok habis, atau terjadi kendala produksi, penjual sering kesulitan memberikan kepastian waktu.
Kedua, arus kas penjual bisa menjadi bom waktu. Banyak penjual yang menggunakan dana PO untuk kebutuhan lain, sehingga ketika saatnya membeli atau memproduksi barang, uangnya sudah terpakai.
Tanpa kontrak yang jelas, bukti transaksi lengkap, dan mekanisme pengembalian dana yang tegas, sistem PO membuka peluang terjadinya sengketa. Bahkan, beberapa kasus dapat berujung pada proses pidana ketika pembeli merasa dirugikan dan menilai penjual tidak beritikad baik.
Unsur Pidana Penipuan dalam Preorder (KUHP Pasal 378)
Kasus preorder yang gagal sering dianggap sekadar keterlambatan pengiriman. Namun, dalam keadaan tertentu, masalah PO bisa masuk kategori penipuan jika memenuhi unsur dalam Pasal 378 KUHP. Artinya, tidak semua keterlambatan adalah pidana, tetapi jika ada unsur kesengajaan menipu sejak awal, maka bisa dijerat hukum.
Pasal 378 menyebutkan bahwa penipuan terjadi apabila seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, kedok palsu, akal licik, atau rangkaian kebohongan untuk membuat orang lain menyerahkan barang, uang, atau membuat perjanjian.
Dalam konteks preorder, unsur pidananya bisa muncul ketika:
Penjual sejak awal tidak berniat memenuhi pesanan, tetapi tetap membuka PO untuk mengumpulkan uang. Misalnya, stok sebenarnya tidak ada, pemasok tidak jelas, atau penjual sudah tahu barang sulit diperoleh.
Ada juga skema di mana penjual memakai testimoni palsu, foto produk palsu, atau mengaku sebagai “supplier resmi” padahal tidak benar, ini termasuk penggunaan kedok palsu.
Kemudian, tindakan seperti memberikan janji palsu, memanipulasi bukti pengiriman, atau sengaja mengulur waktu tanpa alasan yang bisa dibuktikan dapat dianggap sebagai rangkaian kebohongan. Jika dana PO dipakai untuk kepentingan pribadi dan tidak ada upaya nyata menyediakan barang, unsur penipuan semakin kuat.
Intinya: PO gagal bukan otomatis pidana, tetapi bisa menjadi pidana jika terbukti sejak awal ada niat jahat dan kebohongan yang membuat konsumen menyerahkan uang.
PO Gagal: Kapan Bisa Dipidana?
Tidak semua keterlambatan atau kegagalan preorder langsung masuk ranah pidana. Banyak kasus PO sebenarnya hanya termasuk wanprestasi (gagal memenuhi perjanjian) yang penyelesaiannya bersifat perdata. Namun, ada kondisi tertentu di mana kegagalan PO dapat berubah menjadi kasus pidana penipuan.
PO bisa dipidana ketika sejak awal terdapat indikasi bahwa penjual tidak punya itikad baik untuk memenuhi pesanan. Misalnya, penjual membuka preorder padahal tidak memiliki akses barang, supplier tidak jelas, atau modal yang diterima langsung dipakai untuk kebutuhan lain tanpa rencana pembelian.
Jika penjual terus memberi alasan yang tidak dapat dibuktikan, menghapus akun, memutus komunikasi, atau menggunakan bukti fiktif seperti resi palsu, hal ini mengarah pada unsur penipuan.
Selain itu, kegagalan PO dapat menjadi tindak pidana bila ada upaya menyesatkan, seperti klaim barang “ready dari luar negeri”, mengaku sebagai distributor resmi, atau memakai foto yang bukan miliknya.
Pada titik ini, tindakan penjual bukan hanya gagal kirim, tetapi melakukan serangkaian kebohongan yang menyebabkan konsumen dirugikan.
Dengan kata lain, PO gagal bisa dipidana jika terbukti ada niat menipu sejak awal, sedangkan PO gagal tidak bisa dipidana jika murni karena masalah operasional yang masih dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Cara Melindungi Diri: Perjanjian Preorder yang Aman
Agar transaksi preorder tetap aman dan tidak berubah menjadi sengketa, pelaku usaha maupun pembeli perlu memiliki perjanjian PO yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak sederhana sudah cukup, asalkan memuat aturan yang tegas tentang proses, batas waktu, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Perjanjian PO yang aman biasanya dimulai dengan penjelasan mengenai barang yang dipesan, mulai dari spesifikasi, varian, harga, hingga estimasi kedatangan.
Semakin detail informasi yang dicantumkan, semakin kecil risiko salah paham. Estimasi waktu harus realistis, termasuk kemungkinan keterlambatan pengiriman, sehingga pembeli memiliki ekspektasi yang jelas sejak awal.
Selanjutnya, kontrak perlu mengatur mekanisme pembayaran, apakah DP atau pelunasan penuh, serta bagaimana dana disimpan hingga barang siap dikirim.
Dalam transaksi risiko tinggi, seperti PO barang impor atau barang custom, lebih aman menggunakan sistem escrow atau rekening bersama. Hal ini mencegah penyalahgunaan dana sebelum barang tersedia.
Bagian paling penting adalah mengatur kewajiban penjual, termasuk kejelasan supplier, bukti pembelian, dan kewajiban memberi update berkala. Jika terjadi keterlambatan, penjual harus memiliki bukti pendukung yang valid. Kontrak juga harus memuat mekanisme refund, baik penuh maupun sebagian, jika barang tidak bisa dipenuhi.
Untuk menghindari sengketa, perjanjian PO perlu memasukkan pasal penyelesaian perselisihan, misalnya melalui mediasi atau pengembalian dana sebelum masuk jalur hukum. Dengan perjanjian yang tertata, pembeli terlindungi dari potensi penipuan, dan penjual terlindungi dari tuduhan pidana jika terjadi kendala operasional yang sah.
Kontrak yang jelas bukan hanya melindungi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan profesionalitas bisnis PO.
Cara Mengumpulkan Bukti Jika Jadi Korban
Jika kamu menjadi korban penipuan preorder, langkah paling penting adalah mengamankan seluruh bukti transaksi sebelum pelaku menghilang atau menghapus jejak digitalnya. Bukti-bukti ini akan menjadi dasar laporan ke polisi dan penentuan apakah kasusmu memenuhi unsur pidana.
Mulailah dengan menyimpan seluruh percakapan dengan penjual, baik di WhatsApp, Instagram, TikTok Shop, maupun marketplace.
Jangan hanya screenshot; ekspor chat lengkap jika memungkinkan, karena riwayat yang utuh lebih kuat di mata penyidik. Sertakan pula bukti transfer, mutasi rekening, e-wallet, atau pembayaran melalui platform digital.
Jika penjual memberikan janji-janji tertentu, seperti “barang sudah dikirim”, “supplier delay”, atau “refund sedang diproses”, dokumentasikan semua. Kalimat-kalimat ini bisa menunjukkan adanya kebohongan berulang, unsur penting dalam membuktikan niat menipu (mens rea).
Bukti lain yang tidak kalah penting adalah profil penjual, seperti nomor rekening, username, alamat, nomor telepon, hingga foto produk yang digunakan untuk menawarkan PO.
Simpan juga bukti promosi, postingan, dan testimoni (jika palsu). Semakin banyak jejak digital, semakin mudah mengidentifikasi pelaku dan membuktikan pola penipuan.
Jika ada korban lain, kumpulkan informasi mereka untuk menunjukkan modus yang sama, hal ini sering memperkuat kasus karena menunjukkan penipuan sistematis, bukan sekadar gagal kirim biasa.
Terakhir, segera laporkan ke polisi dengan membawa seluruh bukti dalam bentuk digital dan cetak. Semakin lengkap bukti yang kamu siapkan, semakin cepat proses penyelidikan dan semakin besar peluang uangmu bisa kembali.
Kesimpulan
Penipuan preorder bisa terjadi pada siapa saja, baik pembeli yang tergiur harga murah maupun penjual yang tidak memiliki sistem yang rapi. Model PO memang memudahkan bisnis berkembang tanpa stok besar, tetapi juga membuka celah besar untuk kecurangan dan penyalahgunaan.
Memahami unsur pidana penipuan, mengetahui batas antara wanprestasi dan kriminal, serta menyiapkan perjanjian PO yang jelas adalah langkah paling efektif untuk mencegah kerugian. Baik pembeli maupun penjual memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi transaksi.
Jika terjadi masalah, bukti digital adalah senjata utama. Semakin rapi dokumentasimu, semakin kuat posisi hukummu.
