Memulai bisnis kafe bukan hanya soal menyajikan kopi yang enak atau menciptakan suasana yang nyaman. Ada aspek penting yang sering terlewat oleh para pelaku usaha pemula yaitu legalitas bisnis kafe. Tanpa dokumen perizinan yang lengkap, usaha kafe kamu bisa menghadapi berbagai masalah hukum yang dapat menghambat operasional bahkan berisiko ditutup oleh pemerintah.
Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (sumber: JDIH BKPM). Sistem ini dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin sambil tetap menjaga standar keamanan dan kualitas layanan.
Legalitas Kafe
Legalitas bisnis kafe adalah fondasi hukum yang memastikan usaha kamu diakui secara resmi oleh pemerintah dan dapat beroperasi tanpa masalah. Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, usaha kafe masuk dalam kode KBLI 56303 yang didefinisikan sebagai usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan di tempat tetap yang tidak berpindah-pindah (sumber: Peraturan BPS 2/2020).
Menurut Rossi Abi Al Irsyad, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, terdapat tiga tujuan utama dari sistem perizinan berbasis risiko. Pertama, memberikan kepastian perizinan berusaha. Kedua, mengatur batas waktu proses perizinan yang menjadi kewajiban pemerintah. Ketiga, melakukan standarisasi dan penyederhanaan proses perizinan agar lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pelaku usaha.
Pentingnya legalitas usaha juga ditekankan oleh Endang Setianto dalam artikelnya di Legalitas.org yang menjelaskan bahwa izin restoran dan kafe diperlukan agar usaha tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang untuk melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan sekitar.
Untuk bisnis kafe, tingkat risiko yang ditetapkan adalah risiko rendah, sehingga persyaratan perizinannya relatif lebih sederhana dibanding usaha food and beverage lainnya. Usaha kafe hanya dapat dijalankan oleh skala usaha mikro, kecil, dan menengah, dan tidak diperbolehkan ada kepemilikan asing.
Izin Usaha
Izin usaha merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki setiap pelaku bisnis kafe. Berikut ini adalah jenis-jenis izin usaha yang perlu kamu persiapkan:
Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB adalah identitas resmi untuk seluruh pelaku usaha di Indonesia dan merupakan dokumen utama yang harus dimiliki terlebih dahulu. NIB berfungsi sebagai bukti registrasi pelaku usaha dan sekaligus menjadi legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB sebelum memulai kegiatan usahanya. NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), sehingga kamu tidak perlu mengurus dokumen terpisah.
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) TDUP merupakan izin khusus untuk usaha di bidang pariwisata, termasuk kafe. Izin ini diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018. TDUP membuktikan bahwa bisnis food and beverage kamu beroperasi secara legal dan resmi. TDUP diajukan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten atau Kota sesuai lokasi usaha kamu.
Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) SKDU adalah dokumen yang menyatakan bahwa lokasi usaha kamu benar dimiliki atau disewa secara sah dan sesuai dengan peruntukan wilayah tersebut. Surat ini dikeluarkan oleh kelurahan atau kecamatan setempat dan menjadi salah satu syarat untuk mengurus izin-izin lainnya.
Izin Gangguan atau Surat HO (Hinder Ordonnantie) Izin gangguan memastikan bahwa usaha kafe kamu tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar seperti kebisingan, polusi, atau masalah lainnya. Izin ini didapatkan dari pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan dari tetangga sekitar lokasi usaha. Penggolongan izin gangguan juga dikategorikan berdasarkan skala usaha, luas lahan, intensitas gangguan, serta lokasi usaha.
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk memastikan bangunan usaha kamu sesuai dengan standar teknis yang berlaku. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam sistem perizinan terbaru.
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) SLHS menunjukkan bahwa tempat usaha kafe kamu telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi sesuai ketentuan pemerintah. Sertifikat ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk yang kamu jual. SLHS dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat setelah melakukan inspeksi terhadap fasilitas usaha kamu.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP merupakan identitas wajib pajak yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan usaha kamu. Dengan memiliki NPWP, kamu dapat melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Sertifikat Halal Bagi usaha kafe yang menyediakan produk makanan dan minuman, sertifikat halal menjadi sangat penting terutama untuk pasar Indonesia yang mayoritas muslim. Berdasarkan regulasi terbaru, seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran wajib memiliki sertifikat halal dan menyertakan logo halal pada kemasannya sebelum Oktober 2024. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.
Proses Perizinan
Mengurus perizinan kafe kini lebih mudah dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diterapkan pemerintah sejak 2018 dan terus disempurnakan hingga saat ini menjadi OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA). Berikut adalah langkah-langkah proses perizinan bisnis kafe:
- Registrasi di Sistem OSS Langkah pertama adalah mendaftar di portal oss.go.id. Siapkan dokumen berupa KTP pemilik usaha, NPWP pribadi, dan alamat email aktif. Sistem OSS ini terintegrasi dengan seluruh jaringan pemerintahan di Indonesia, sehingga proses pengajuan izin menjadi lebih cepat dan transparan.
- Mengisi Data Usaha Setelah registrasi, lengkapi informasi mengenai usaha kamu termasuk memilih kode KBLI 56303 untuk usaha kafe. Masukkan data seperti nama usaha, alamat lokasi usaha, estimasi modal atau omzet, dan jumlah karyawan. Pastikan data yang diisi akurat karena akan menjadi dasar penerbitan NIB.
- Penerbitan NIB Setelah data terverifikasi, sistem OSS akan langsung menerbitkan NIB sebagai identitas resmi usaha kamu. NIB ini dapat langsung diunduh dan digunakan sebagai bukti legalitas usaha. Proses penerbitan NIB biasanya sangat cepat, bahkan bisa dalam hitungan menit jika semua data lengkap.
- Mengurus Persyaratan Dasar Sebelum melengkapi izin lainnya, kamu perlu memenuhi persyaratan dasar yang meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan jika diperlukan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persyaratan ini memastikan bahwa lokasi usaha kamu sesuai dengan tata ruang wilayah dan standar bangunan yang berlaku.
- Pengurusan TDUP Dengan NIB yang sudah terbit, kamu dapat mengajukan TDUP ke PTSP Kabupaten atau Kota. Siapkan dokumen pendukung seperti fotokopi KTP dan NPWP, akta pendirian perusahaan jika berbentuk badan hukum, SKDU, surat pernyataan pemilik usaha, dan proposal usaha yang berisi rencana pengelolaan usaha serta foto lokasi usaha.
- Mengurus Sertifikat Standar Karena kafe termasuk usaha berisiko rendah, kamu perlu membuat sertifikat standar melalui pernyataan mandiri di sistem OSS. Ini berarti kamu menyatakan bahwa usaha kamu telah memenuhi standar usaha yang ditetapkan.
- Pengurusan Izin Tambahan Lengkapi izin-izin lain seperti izin gangguan dari pemerintah daerah, SLHS dari Dinas Kesehatan, dan sertifikat halal dari BPJPH jika diperlukan. Masing-masing izin memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda, namun dengan NIB sebagai dasar, proses pengurusan akan lebih mudah.
- Konsultasi dengan Ahli Jika merasa kesulitan atau ingin memastikan semua proses berjalan lancar, kamu bisa berkonsultasi dengan konsultan perizinan atau menggunakan jasa profesional seperti Legazy yang dapat membantu mengurus seluruh kebutuhan legalitas usaha kamu.
Aturan Tambahan
Selain izin-izin dasar yang telah disebutkan, ada beberapa aturan tambahan yang perlu kamu perhatikan dalam menjalankan bisnis kafe agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pertama, terkait dengan sertifikasi produk. Jika kafe kamu memproduksi makanan atau minuman dalam kemasan untuk dijual, kamu memerlukan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dari Dinas Kesehatan untuk produk skala rumahan. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018, produk pangan yang diproduksi industri rumah tangga wajib memiliki SPP-IRT sebelum diedarkan.
Kedua, mengenai standarisasi produk. Dalam penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, disebutkan bahwa legalitas usaha dan digitalisasi dapat meningkatkan daya saing UMKM. Dengan memiliki standar produk yang jelas dan terdokumentasi, bisnis kafe kamu akan lebih mudah untuk berkembang dan mendapat kepercayaan dari konsumen (sumber: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, Vol. 7 No. 1 (2026)).
Ketiga, berkaitan dengan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Sebagai pemilik kafe, kamu bertanggung jawab atas kualitas produk yang dijual dan harus siap memberikan kompensasi jika terjadi masalah. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk yang diperdagangkan.
Keempat, terkait pajak restoran. Usaha kafe wajib memenuhi kewajiban perpajakan termasuk pajak restoran yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Besaran pajak restoran bervariasi di setiap daerah, umumnya sekitar 10% dari omzet. Pastikan kamu melaporkan dan membayar pajak secara rutin untuk menghindari sanksi.
Kelima, mengenai musik dan hiburan. Jika kafe kamu memutar musik atau menyediakan hiburan, kamu perlu membayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif yang berwenang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ini menjadi kewajiban untuk menghormati hak cipta para pencipta lagu dan musisi.
Tips Kepatuhan
Memiliki izin lengkap saja tidak cukup, kamu juga perlu memastikan bisnis kafe tetap mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Berikut adalah tips untuk menjaga kepatuhan usaha kamu:
- Perbarui Izin Secara Berkala Beberapa izin memiliki masa berlaku tertentu dan perlu diperpanjang secara periodik. Buat pengingat untuk memperpanjang izin sebelum masa berlakunya habis agar operasional usaha tidak terganggu. Misalnya SLHS biasanya perlu diperpanjang setiap tahun dengan inspeksi ulang dari Dinas Kesehatan.
- Dokumentasikan Semua Izin dengan Rapi Simpan salinan fisik dan digital dari semua dokumen perizinan di tempat yang aman dan mudah diakses. Ini akan memudahkan jika ada pemeriksaan mendadak dari pihak berwenang atau ketika kamu perlu mengajukan permohonan izin tambahan.
- Ikuti Standar Operasional yang Ditetapkan Pastikan operasional kafe kamu selalu mengikuti standar yang tercantum dalam izin-izin yang telah diperoleh. Misalnya standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan harus selalu dijaga sesuai dengan yang diaudit saat pengurusan SLHS.
- Lakukan Pelatihan Karyawan Berikan pelatihan kepada karyawan mengenai standar kebersihan, pelayanan, dan keamanan pangan. Karyawan yang menangani makanan harus memiliki sertifikat kesehatan dari dinas terkait. Pelatihan rutin akan memastikan semua tim memahami pentingnya menjaga standar operasional.
- Monitor Perubahan Regulasi Regulasi pemerintah dapat berubah sewaktu-waktu. Pantau terus perkembangan peraturan terbaru terkait perizinan usaha food and beverage melalui website resmi pemerintah atau konsultasi dengan ahli hukum bisnis. Bergabung dengan asosiasi pengusaha kafe atau UMKM juga bisa membantu kamu mendapat informasi update regulasi.
- Siapkan Dana untuk Perpanjangan dan Audit Alokasikan dana khusus untuk biaya perpanjangan izin, audit berkala, dan kemungkinan biaya lain yang terkait dengan compliance. Perencanaan finansial yang baik akan memastikan proses perpanjangan izin berjalan lancar tanpa mengganggu cash flow usaha.
- Jaga Hubungan Baik dengan Stakeholder Bangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Hubungan yang baik akan memudahkan kamu dalam mengurus perizinan dan mendapat informasi jika ada perubahan aturan.
- Gunakan Teknologi untuk Manajemen Compliance Manfaatkan aplikasi atau software untuk mengelola jadwal perpanjangan izin, menyimpan dokumen digital, dan tracking kepatuhan operasional. Teknologi dapat membantu kamu lebih terorganisir dan mengurangi risiko kelalaian.
Kesimpulan
Menurut saya, mengurus legalitas bisnis kafe memang membutuhkan waktu dan usaha di awal, tetapi ini adalah investasi yang sangat berharga untuk keberlanjutan usaha kamu. Dengan sistem OSS berbasis risiko yang sudah disederhanakan pemerintah, proses perizinan sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Yang penting adalah kamu memulai dengan persiapan dokumen yang lengkap dan memahami alur prosesnya.
Saya sangat merekomendasikan untuk tidak menunda-nunda pengurusan legalitas meskipun usaha kamu masih berskala kecil. Izin-izin ini bukan hanya melindungi usaha kamu dari risiko hukum, tetapi juga membuka peluang untuk berkembang lebih besar seperti mendapat akses pembiayaan dari bank, mengikuti program pemerintah, atau bahkan ekspansi usaha.
Jika kamu merasa kewalahan dengan proses perizinan, jangan ragu untuk menggunakan jasa konsultan seperti Legazy yang khusus membantu pelaku UMKM dalam mengurus seluruh kebutuhan legalitas. Dengan bantuan profesional, kamu bisa lebih fokus pada pengembangan menu, pelayanan, dan strategi marketing untuk menarik lebih banyak pelanggan.
Ingat, bisnis kafe yang legal adalah bisnis yang berkelanjutan dan terpercaya di mata konsumen. Jadi, mulai urus legalitas bisnis kafe kamu hari ini juga untuk masa depan usaha yang lebih cerah!
Referensi dan Sumber
Regulasi Pemerintah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – JDIH BKPM
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 56303) – OSS.go.id
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang TDUP
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pendapat Ahli:
- Rossi Abi Al Irsyad (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM) – “PP 28/2025 Pertegas Kepastian Perizinan Usaha Berbasis Risiko lewat OSS-RBA” – Hukumonline, 27 Januari 2026
- Endang Setianto – “Izin Usaha Restoran: Syarat dan Prosedur” – Legalitas.org, 10 November 2025
Artikel Ilmiah:
- Devi, charitin, et al. (2026). “Transformasi UMKM Menuju Go Digital: Legalitas dan Tata Ruang Usaha”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, Vol. 7 No. 1, hal. 368-379. Ejournal Sisfokomtek
Portal Resmi:
- Sistem OSS (Online Single Submission) – oss.go.id
- Indonesia.go.id – “Cara Mengurus Perizinan Kafe” – indonesia.go.id
