Legalitas Perdagangan Karbon Korporasi: Regulasi Baru OJK Bursa Karbon
Perdagangan karbon mulai menjadi salah satu sektor bisnis baru yang menarik perhatian banyak perusahaan di Indonesia. Bukan hanya perusahaan energi dan tambang, tetapi juga industri manufaktur, logistik, perkebunan, hingga sektor teknologi mulai melihat potensi ekonomi dari pasar karbon. Melalui skema ini, perusahaan dapat memperoleh nilai ekonomi dari aktivitas pengurangan emisi gas rumah kaca yang terukur […]
Sanksi Wajib Halal Rantai Pasok: Perlindungan Hukum Distribusi Produk
Banyak perusahaan masih menganggap kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku untuk produsen makanan dan minuman. Padahal, regulasi halal di Indonesia kini mulai bergerak lebih luas hingga menyentuh sektor rantai pasok dan distribusi. Artinya, risiko kepatuhan tidak lagi berhenti di pabrik produksi. Perusahaan: logistik, pergudangan, distribusi bahan baku, hingga vendor transportasi, mulai masuk ke dalam radar pengawasan […]
Regulasi Baru Izin Fintech Finansial UU P2SK: Kepatuhan Standar OJK
Industri fintech dan aset digital di Indonesia sedang memasuki fase regulasi yang jauh lebih ketat. Setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pola pengawasan sektor keuangan digital mulai berubah secara signifikan. Salah satu perubahan terbesar adalah peralihan pengawasan berbagai aktivitas finansial digital, termasuk aset kripto dan fintech tertentu, ke bawah otoritas Otoritas […]
Kewajiban Potongan Tapera Perusahaan: Mitigasi Risiko Sanksi
Regulasi terkait Tapera kembali menjadi perhatian banyak pelaku usaha, terutama setelah pemerintah mulai memperketat implementasi kepesertaan tabungan perumahan bagi pekerja formal dan sektor swasta. Bagi sebagian perusahaan, kebijakan ini dianggap menambah beban administrasi dan payroll. Namun di sisi lain, mengabaikan kewajiban potongan Tapera juga dapat memunculkan risiko hukum dan sengketa hubungan industrial. Masalahnya, masih banyak […]
Klausul Penyesuaian PPN 12 Persen pada Kontrak Bisnis Jangka Panjang
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu isu yang paling sering memicu konflik dalam kontrak bisnis jangka panjang. Banyak perusahaan menandatangani perjanjian sebelum perubahan tarif berlaku, tetapi lupa mengantisipasi dampaknya terhadap nilai pembayaran, margin keuntungan, dan kewajiban pajak di kemudian hari. Akibatnya, ketika tarif PPN berubah, muncul pertanyaan yang cukup sensitif: Siapa yang […]
Kesiapan Sistem Coretax DJP Perusahaan: Audit Kepatuhan Otomatis
Banyak perusahaan masih menganggap pelaporan pajak hanya sebatas urusan setor dan lapor SPT tahunan. Padahal, sejak implementasi Coretax System oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pola pengawasan perpajakan mulai berubah secara drastis. Di era baru ini, DJP tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan manual. Sistem perpajakan mulai bergerak menuju pengawasan digital terintegrasi yang mampu membaca pola transaksi […]
Panduan Pajak Sisa Lebih Yayasan: Cara Ajukan Fasilitas Bebas PPh Badan
Banyak yayasan pendidikan dan sosial mengalami kondisi keuangan yang sehat hingga menghasilkan surplus operasional di akhir tahun. Namun tidak sedikit pengelola lembaga yang masih bingung mengenai perlakuan pajak atas surplus tersebut. Apakah seluruh kelebihan dana otomatis dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Badan seperti perusahaan biasa? Pertanyaan ini cukup penting karena yayasan memiliki karakter berbeda dibanding badan […]
Prosedur Pembubaran Yayasan: Ke Mana Alokasi Sisa Aset Likuidasi?
Tidak semua yayasan berjalan selamanya. Dalam praktiknya, banyak lembaga sosial, pendidikan, maupun keagamaan akhirnya menghentikan operasional karena berbagai alasan, mulai dari keterbatasan pendanaan, konflik internal, perubahan regulasi, hingga tujuan organisasi yang telah selesai dijalankan. Namun berbeda dengan usaha biasa, pembubaran yayasan tidak bisa dilakukan secara sederhana hanya dengan menghentikan aktivitas operasional. Sebagai badan hukum yang […]
Status Aset Yayasan: Apakah Bisa Diwariskan ke Anak Cucu Pendiri?
Banyak yayasan di Indonesia dibangun dari aset pribadi pendiri, mulai dari tanah, bangunan, kendaraan operasional, hingga dana awal pendirian lembaga. Karena berasal dari kekayaan keluarga sendiri, tidak sedikit pendiri yang menganggap seluruh aset yayasan pada akhirnya tetap menjadi milik pribadi yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Pemahaman inilah yang sering memicu konflik internal dalam pengelolaan […]
Kapan Audit Laporan Keuangan Yayasan Wajib Dilakukan? Ini Aturannya
Banyak yayasan di Indonesia berkembang menjadi lembaga dengan aktivitas operasional yang cukup besar, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pengelolaan bantuan publik. Namun, semakin besar skala organisasi, semakin tinggi pula tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang harus dipenuhi. Masalahnya, masih banyak pengelola lembaga yang menganggap audit keuangan hanya diperlukan oleh perusahaan besar atau institusi profit-oriented. […]