Melindungi Investasi via Hak Gugatan Minoritas Saham Terhadap Direksi PT
Tidak semua konflik perusahaan berasal dari pesaing bisnis atau tekanan pasar. Dalam banyak kasus, masalah terbesar justru muncul dari keputusan internal manajemen yang dianggap merugikan perusahaan dan pemegang saham. Situasi seperti ini sering terjadi ketika direksi: mengambil keputusan tanpa transparansi, melakukan transaksi afiliasi yang merugikan, menggunakan aset perusahaan secara tidak wajar, atau menjalankan kebijakan yang […]
Aturan Batasan Transaksi Tunai Perusahaan: Cegah Risiko Hukum UU TPPU
Masih banyak perusahaan di Indonesia yang terbiasa melakukan transaksi bisnis secara tunai dalam jumlah besar. Mulai dari pembayaran vendor, pembelian bahan baku, hingga operasional proyek lapangan, semuanya sering dilakukan menggunakan cash untuk alasan kecepatan dan fleksibilitas. Padahal saat ini, pengawasan terhadap transaksi keuangan korporasi semakin ketat. Regulator, perbankan, dan lembaga pengawas keuangan mulai aktif memantau […]
Mengenal Perjanjian SAFE Investasi Startup: Alternatif Struktur Pendanaan
Banyak startup mengalami tantangan yang sama di fase awal pertumbuhan: bisnis mulai berkembang, tetapi struktur perusahaan belum siap untuk proses investasi yang kompleks. Di sisi lain, investor juga ingin bergerak cepat tanpa harus langsung masuk ke proses valuasi dan pembagian saham yang panjang. Karena itulah skema SAFE atau Simple Agreement for Future Equity mulai populer […]
Regulasi Pasang CCTV Kantor: Batasan Privasi Menurut Undang-Undang
CCTV sudah menjadi bagian umum dalam operasional perusahaan modern. Banyak bisnis memasang kamera pengawas untuk menjaga keamanan aset, memantau aktivitas operasional, hingga mengurangi risiko pencurian atau pelanggaran internal. Namun di era perlindungan data pribadi, pemasangan CCTV tidak lagi bisa dilakukan secara sembarangan. Banyak perusahaan mengira seluruh area kerja bebas dipasang kamera selama berada di lingkungan […]
Aturan Wajib Struktur Skala Upah Perusahaan: Hindari Denda Kemnaker
Masih banyak perusahaan yang menganggap pengaturan gaji cukup dilakukan secara internal tanpa perlu memiliki dokumen resmi struktur dan skala upah. Selama karyawan menerima upah tepat waktu, perusahaan merasa sistem pengupahan sudah aman. Padahal dalam regulasi ketenagakerjaan modern, perusahaan diwajibkan memiliki dokumen Struktur dan Skala Upah (SUSU) sebagai bagian dari kepatuhan hubungan industrial. Dokumen ini bukan […]
Cara Mengatur Kontrak Lisensi Merek Dagang Perusahaan Pemilik ke PT
Banyak bisnis di Indonesia memulai perjalanan usahanya secara sederhana. Brand dibuat atas nama pribadi founder, akun marketplace menggunakan identitas personal, dan seluruh aktivitas bisnis berjalan tanpa pemisahan legal yang jelas. Masalah mulai muncul ketika bisnis berkembang menjadi PT. Brand yang sudah dikenal pasar ternyata masih terdaftar atas nama pribadi direksi atau founder, sementara operasional dan […]
Aturan Golden Visa Perusahaan Indonesia: Regulasi TKA dan Investasi Asing
Indonesia mulai bergerak lebih agresif dalam menarik investor global, talenta internasional, dan pemilik modal besar untuk masuk ke dalam ekosistem bisnis nasional. Salah satu langkah strategis yang menjadi sorotan adalah implementasi skema Golden Visa bagi investor dan korporasi asing. Melalui kebijakan ini, pemerintah mencoba memberikan jalur imigrasi yang lebih fleksibel bagi: investor asing, direksi perusahaan […]
Pengurusan Izin Lingkungan OSS RBA Terbaru Berbasis Green Economy
Banyak perusahaan mengira Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah cukup untuk menjalankan kegiatan usaha. Padahal dalam sistem OSS RBA terbaru, legalitas bisnis kini semakin terhubung dengan aspek tata ruang dan kepatuhan lingkungan. Artinya, perusahaan tidak lagi hanya dinilai dari kelengkapan administrasi usaha, tetapi juga dari kesesuaian lokasi, dampak lingkungan, dan validitas dokumen spasial. Perubahan ini menjadi […]
Aturan Pajak Minimum Global Indonesia: Dampak Hukum Struktur Holding
Dunia perpajakan internasional sedang mengalami perubahan besar. Negara-negara mulai memperketat pengawasan terhadap grup usaha multinasional yang selama ini memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi untuk menekan beban fiskal global. Melalui skema Global Minimum Tax atau Pilar 2 OECD, perusahaan multinasional kini diarahkan untuk membayar pajak minimum global sebesar 15%, terlepas dari negara mana mereka menempatkan […]
Tanggung Jawab Pidana Kebocoran Data PT Menurut UU PDP Terbaru
Kebocoran data pribadi kini bukan lagi sekadar isu teknis IT. Di era berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kasus kebocoran data dapat berkembang menjadi risiko pidana yang langsung menyasar perusahaan dan jajaran manajemennya. Banyak bisnis masih menganggap keamanan data hanya urusan divisi teknologi. Padahal secara hukum, perusahaan sebagai pengendali data memiliki tanggung jawab besar […]